Soal Maklumat Proyek, KNPI: Muncul Kesan Monopoli

“Ya memang mengingatkan bahwa proses berkaitan dengan itu (proses lelang tender, Red) tidak harus bertumpu kepada salah satu pihak atau orang, karena sudah ada aturan normatifnya,” terang dia.Karena, menurut Nana, pengusaha konstruksi dan lainnya itu banyak di Kabupaten Tasikmalaya yang mumpuni dan berkualitas. Kemudian, ketika perusahaan tersebut memenuhi syarat bisa ikut lelang secara terbuka tanpa harus izin terhadap seseorang. “Jadi jangan ada kesan dimonopoli oleh salah satu pihak atau orang saja dalam tender proyek di kabupaten,” kata Nana.Lanjut dia, fenomena munculnya maklumat proyek ini disayangkan, apalagi terjadi di tengah jelang 100 hari kerja bupati dan wakil bupati terpilih. “Belum juga terlihat progres kinerjanya sudah dihiasi dengan hal-hal demikian,” bebernya.Namun, lanjut dia, terlepas benar dan tidaknya kabar yang beredar di lapangan, pemerintah daerah harus segera mencari tahu kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Sehingga tidak membuat kegaduhan dan pertanyaan di masyarakat.Sebelumnya, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Tasikmalaya Deni Syukron mengatakan, ketika munculnya maklumat seperti ini, kalau dalam agama bisa disebut fatwa, maka semua yang terlibat di dalamnya harus mengikutinya.“Apalagi ini mungkin muncul dari penguasa atau kepala daerah, jadi harus diindahkan. Maka, diharapkan ke depan para kadis dan pejabat lainnya yang berwenang dalam program harus mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasanya, karena sudah muncul maklumat,” kata Deni saat menghubungi Radar, kemarin.Namun, kata Deni, tidak akan muncul maklumat ini kalau pada kenyataan di lapangannya tidak seperti itu. “Saya pernah beberapa kali menyampaikan pada saat audiensi. Bahwa di kabupaten ini banyak klaim proyek, yang ini punya itu, punya ini dan lainnya. Padahal semuanya program kegiatan harus untuk kepentingan rakyat bukan pribadi seseorang,” ujar pria yang sering disapa Mang Eden.“Makanya jangan bermain seperti itu, kasihan kepada pemimpinnya. Akhirnya sekarang yang menjadi korban adalah rakyat. Seharusnya ini pembangunan untuk rakyat, tidak ada yang memonopli dan interpensi sehingga lebih bagus pembangunanya, ketika semua berjalan normatif. Tidak mungkin ada maklumat ini kalau fakta di lapangannya tidak seperti itu,” kata dia, menambahkan. (dik/yfi)