DKR Sebut Banyak Siswa Miskin Ditolak Masuk Sekolah Negeri
Reporter:
radi|
Selasa 22-06-2021,14:59 WIB
Radartasik.com, DEPOK — Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menyebut berdasarkan penelusaran lembaganya masih banyak siswa dari keluarga miskin yang ditolak di sekolah negeri dalam PPDB 2021.
“Berdasarkan laporan yang kami terima, banyak peserta didik dari keluarga miskin yang tidak diterima di sekolah negeri dlam PPDB tahun ini,” kata Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan kepada Jabar Ekspres, Selasa (22/06/2021).
Informasi itu diperoleh setelah keluar pengumuman dari sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tentang tidak diterimanya siswa-siswa yang berlatar keluarga tidak mampu.
“Miris dan prihatin. Padahal, masuk ke sekolah negeri juga merupakan hak bagi para siswa miskin. Namun, pihak SMA dan SMK Negeri di Depok justru menolaknya,” keluh Roy.
Ia menuturkan, lebih dari 10 siswa miskin tidak diterima di SMA/SMK Negeri di Kota Depok. Data itu baru berdasarkan laporan yang diterima DKR. Roy menduga kasusnya bisa lebih banyak dari itu jika ditelusuri keseluruhan.
“Meski yang lapor ke DKR baru sekitar 10 siswa, kami memprediksi ada ribuan siswa miskin yang boleh jadi bernasib sama, dan kami siap menampung aduan masyarakat ini,” tukasnya.
Roy mengatakan, sekolah negeri 100 persen dibiayai oleh negara, mulai gaji guru, gedung dan operasionalnya, semuanya dari uang negara. Untuk itu menjadi wajar jika diprioritaskan untuk siswa miskin.
“Dari awal DKR menuntut agar prioritaskan siswa miskin, baru silahkan jalur lain digunakan. Jangan malah siswa miskin ditolak, ini tidak adil,” ketusnya.
Pihaknya mengatakan, akan siap mendampingi para siswa miskin mendapatkan haknya. Sejumlah tahapan, lanjutnya telah dipersiapkan salah satunya termasuk aksi massa.
“Kami akan terus mendampingi mereka mendapatkan haknya. Kami akan demontrasi, lanjut gelar tenda keprihatinan. Jika gagal juga, kami akan ke istana minta mengetuk hati Presiden,” ujarnya.
Dikatakan, di antara siswa yang ditolak di sekolah negeri, salah satunya berasal dari anak yatim, yang ibunya kerja sebagai pembantu rumah tangga dan tempat tinggalnya pun masih mengontrak.
“Mereka juga punya sejumlah dokumen kemiskinan seperti KIS PBI dan PIP. Coba, kurang miskin apa tuh orang. Hanya karena tidak terdaftar di DTKS, tidak diakui kemiskinanya,” pungkasnya. (hrs/jabeks)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
