Pemprov Jabar Perketat Pengawasan Program MBG di Kota Tasikmalaya Gara-Gara Hal ini
Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, SE saat menghadiri peresmian Sekolah Rakyat di Kota Tasikmalaya, Selasa 7 Oktober 2025. ayu sabrina / radar tasikmalaya--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan akan memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah, termasuk Kota Tasikmalaya.
Langkah ini diambil menyusul maraknya isu keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan dapur MBG yang menimbulkan sorotan publik.
Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, SE, menilai bahwa pelibatan ASN dalam program publik bukan masalah selama dijalankan sesuai aturan dan menjaga integritas pelaksanaan.
Namun, ia menegaskan bahwa aspek higienitas dan pengawasan mutu pangan harus menjadi prioritas utama.
BACA JUGA:Sekda Kota Tasikmalaya Ingatkan Etika ASN dalam Program MBG
“Yang penting itu prosedurnya dijalankan dengan benar, terutama terkait higienitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat,” ujar Erwan usai meresmikan Sekolah Rakyat Kota Tasikmalaya, Selasa 7 Oktober 2025.
Erwan menjelaskan, Pemprov Jabar telah menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG.
“Di Jawa Barat ada sekitar 2.500 dapur SPPG. Semuanya akan kami kumpulkan, termasuk ahli gizi dan dinas sosial, untuk memastikan memiliki sertifikasi higienitas dan sistem kontrol mutu yang ketat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, ke depan tidak boleh ada lagi kasus keracunan atau pelanggaran standar kelayakan pangan di dapur MBG.
BACA JUGA:Etika ASN Jadi Sorotan dalam Program MBG Kota Tasikmalaya
“Sebelum makanan diberikan ke penerima, harus benar-benar dicek. Kalau tidak layak, lebih baik dibuang daripada menimbulkan masalah,” tegasnya.
Isu dugaan keterlibatan dua ASN dalam pengelolaan dapur MBG di Kota Tasikmalaya sempat memantik perhatian publik.
Meski demikian, Wagub Jabar mengingatkan agar isu tersebut tidak mengaburkan tujuan utama program, yakni memastikan pemerataan gizi masyarakat miskin dan pelajar di Jawa Barat.
“Program MBG ini untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, semua pihak harus menjalankan dengan hati-hati dan transparan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
