Tokoh Masyarakat Serukan Jaga Kondusivitas dan Kawal Proses Hukum Usai Demo DPR RI

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Tokoh masyarakat bidang hukum di Kota Tasikmalaya, HN Suryana, mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasca demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR RI yang berujung bentrok dan menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol).

“Sebagai tokoh masyarakat, kami menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut,” ungkap Suryana kepada radartasik.com, Sabtu 30 Agustus 2025.

"Kami turut berbelasungkawa atas wafatnya almarhum Affan Kurniawan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu Wata’ala," sambungnya.

Ia menjelaskan, aksi mahasiswa pada 25 Agustus 2025 itu digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait kenaikan fasilitas rumah anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta yang dinilai tidak mencerminkan sense of crisis. 

BACA JUGA:Realme Hadirkan Baterai Smartphone 10.000 mAh dengan Anoda Silikon Pertama di Dunia

Namun, ketidakhadiran anggota dewan di lokasi memicu gesekan antara aparat keamanan dan massa aksi yang berujung bentrokan.

Suryana mengapresiasi langkah Kapolri dan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah mendatangi keluarga korban serta menyampaikan komitmen mengusut tuntas kasus ini. 

“Kami mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan secara transparan, jujur, dan terbuka. Proses ini harus dikawal bersama agar tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Ia juga mengimbau komunitas ojol, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan situasi. 

BACA JUGA:Apes Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok Digeruduk Massa, Barang Mewah Dijarah, Jabatan Diganti

“Mari kita kawal proses hukum dengan bijak, menjaga ketertiban umum, dan menghindari tindakan yang dapat memicu kericuhan baru,” katanya.

Lebih lanjut, Suryana meminta aparat keamanan mengusut tuntas aktor-aktor yang diduga memprovokasi kerusuhan. 

“Masyarakat membutuhkan suasana kondusif agar bisa beraktivitas normal dan program pemerintah berjalan lancar, termasuk agenda pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Sumber: