Uji Coba Digitalisasi Bansos Dimulai, Begini Cara Cek Status Penerima Bansos PKH September 2025

BANYUWANGI, RADARTASIK.COM – Pemerintah resmi memulai uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 18 September 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital layanan publik dengan memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pembayaran digital dan pertukaran data.

Dalam keterangannya, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas DEN Tubagus Nugraha mengatakan uji coba difokuskan pada bansos karena dampaknya langsung ke masyarakat.

Menurutnya, banyak masalah dalam penyaluran bantuan, sehingga sistem digital diharapkan bisa memperbaiki penargetan agar lebih tepat sasaran.

BACA JUGA: Live Streaming Borneo vs Persis di Liga 1 2025/26, Duel Pemuncak Klasemen dengan Papan Bawah

BACA JUGA: Musim Hujan Maju, Stok Pupuk di Tasikmalaya Dipastikan Aman untuk Musim Tanam

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal karena dinilai siap secara digital. Kabupaten ini juga dikenal memiliki banyak inovasi layanan berbasis teknologi yang jadi rujukan daerah lain.

Mekanisme Baru Daftar Bansos

Melalui skema ini, warga penerima manfaat bisa mendaftar langsung lewat portal Perlinsos dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.

Bagi warga yang tidak memiliki ponsel, tersedia bantuan dari 167 pendamping PKH dan 25 tenaga kesejahteraan sosial di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng.

BACA JUGA: Bupati Tasikmalaya Dilaporkan ke KPK, Kebijakan Cut Off Diduga Jadi Alat Korupsi dan Pemerasan

BACA JUGA: Tren Konser Musik 2025: Genre Favorit, Harga Tiket Hingga Pengalaman Penonton

Tubagus menekankan pendekatan baru ini membuat warga bisa menginisiasi pendaftaran sendiri tanpa perantara. Dia menyebut bantuan akan lebih cepat, tepat, dan transparan.

Program uji coba ini menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam satu bulan, sekitar 300 ribu kepala keluarga ditargetkan sudah teregistrasi. Data ini akan menjadi dasar evaluasi sebelum diperluas secara nasional.

Sumber: