Pemkab Tasikmalaya Mau Dibangun Pakai Utang, Pengamat: Jangan Sampai Diwariskan ke Bupati Berikutnya
ilustrasi pinjaman ratusan miliar rupiah untuk pembangunan. istimewa for radartasik.com--
BACA JUGA:Tabel Angsuran Terbaru KUR Mandiri 2025 Pinjaman Rp 100 Juta, Syarat dan Cara Pengajuan
Menurut Nandang, Pemkab Tasikmalaya perlu menyusun skenario keuangan yang komprehensif, termasuk menghitung dampak pinjaman terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai, struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor pertanian belum bisa jadi basis kuat untuk peningkatan PAD dalam waktu dekat.
“PAD kita masih kecil dan sumber pendapatan daerah belum bisa diandalkan. Tasikmalaya bukan daerah perkotaan, melainkan pedesaan yang ekonominya berbasis pertanian,” jelasnya.
Selama ini, PAD Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan.
BACA JUGA:Tabel Angsuran Terbaru KUR BRI 2025 Pinjaman Rp 100 Juta, Syarat dan Cara Pengajuan
Namun aktivitas jual beli tanah di daerah ini tidak seaktif di Kota Tasikmalaya.
“Sektor lain masih rendah. Sekarang memang ada tambahan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dialihkan ke daerah, ini cukup membantu terutama untuk infrastruktur,” tambahnya.
Masih Ada Tanggungan ke Pemprov Jabar
Nandang juga mengingatkan bahwa Pemkab Tasikmalaya masih memiliki tanggungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
BACA JUGA:Tabel Angsuran Terbaru KUR BNI 2025 Pinjaman Rp 100 Juta, Syarat dan Cara Pengajuan
“Masih ada utang ke Pemprov Jabar terkait dana transfer daerah. Jadi harus sangat hati-hati sebelum menambah beban baru,” ujarnya.
Meski semangat Bupati dan Wakil Bupati untuk mempercepat pembangunan infrastruktur patut diapresiasi, Nandang menegaskan pentingnya perhitungan fiskal yang matang.
“Saya paham ini bagian dari janji politik untuk mempercepat pembangunan jalan 2026–2027. Tapi Pemkab harus realistis, apalagi belanja pegawai dan tunjangan ASN masih besar,” tuturnya.
Menurutnya, opsi pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan solusi ideal karena bisa memicu resistensi ASN.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
