Honorer Kota Tasik Bertahan dalam Ketidakpastian

TASIK — Para guru honorer terus bertahan dalam mendidik siswa dengan upah alakadarnya. Kerelaan mereka bertahan di dunia pendidikan bukan berarti tidak berharap kesejahteraan.

Tenaga honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) Kota Tasikmalaya, Minggu (9/5/2021) berkumpul di Taman Kota. Mereka membagikan takjil kepada masyarakat dan para pengendara yang melintas di jalan Pemuda.

Ketua GTKHNK Kota Tasikmalaya, Ade Somantri mengatakan di tengah ekonomi lesu, dia dan rekan-rekannya tetap punya keinginan kuat untuk berbagi. Maka dari itu, mereka berswadaya mengumpulkan modal berbagi kepada masyarakat. “Dalam kondisi apapun, kami ingin tetap bisa berbagi,” ungkapnya.

Disinggung soal kondisi para honorer, diakuinya saat ini mereka masih mengalami krisis perhatian. Insentif guru honorer yang dijanjikan pemerintah daerah tahun ini tak kunjung di terima. “Sampai saat ini kami belum menerima insentif apapun,” katanya.

Bahkan ada beberapa guru honorer yang tidak mendapatkan penghasilan lebih atau Tunjangan Hari Raya (THR). Hal itu kembali kepada kebijaksanaan dari sekolah tempat mereka bekerja. “Gaji saja belum ada, apalagi THR,” ucapnya.

Untuk itu, kata dia, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini para honorer dituntut memiliki kegiatan sampingan. Khususnya yang bisa menghasilkan uang sebagai penopang hidup. “Karena honorer juga perlu hidup,” katanya.

Selain itu, sebagian dari para guru honorer pun harus tersisih di sekolahnya. Hal ini efek dari masuknya guru PNS atau PPPK yang sudah diterima dan mulai bekerja. “Ya ketika datang guru PPPK atau PNS, otomatis honorer tersisihkan meskipun masa pengabdiannya sudah lama,” terangnya.

Dia berharap ada prioritas dari pemerintah terhadap honorer yang sudah lama mengajar. Karena pengabdian mereka tidak beda dengan para guru yang statusnya sudah PNS. “Kami harap ada keberpihakan dari pemerintah kepada honorer dengan masa kerja yang sudah lama,” pungkasnya.

Terpisah, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mempertanyakan nasib guru honorer swasta. Dia mengatakan guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah swasta harus mendapat perhatian yang sama dengan para honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri.

“Nah guru swasta ini juga menjadi pertanyaan di Rapat Panitia Kerja (Panja) kemarin. Bagaimana dengan nasib mereka,” kata Putra Nababan.

Menurut dia, keberadaan guru honorer swasta perlu dipertimbangkan. Apalagi, masalah kekurangan guru di lapangan selama ini dibantu guru honorer swasta.

“Kekurangan guru di lapangan, di daerah baik DKI Jakarta, juga sangat dibantu oleh guru-guru swasta. Kami dapat keluhan dan masukan banyak sekali dari guru-guru swasta mereka juga minta diperhatikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Putra mengingatkan kesejahteraan guru merupakan visi misi Presiden Jokowi. Bahkan, saat Presiden Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, ada salah satu program yang dijalankan yaitu mengangkat guru bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Putra menegaskan hal tersebut penting diutarakan kembali bahwa ada satu program yang pernah dilakukan Jokowi saat menjadi Gubernur dan dilanjutkan ketika menjadi Presiden. “Sebagaimana kita ketahui, tidak ada visi misi kementerian, tetapi visi misi seorang presiden,” ucapnya.

“Jadi ini bukan satu program yang mendadak hanya muncul sekarang atau periode lalu, tapi sudah menjadi satu kesinambungan dari seorang kepala daerah yang kemudian menjadi Presiden. Dan kemudian diwujudkan sekarang,” terangnya. (rga)