Satgas ATS Dibentuk Bupati Tasikmalaya
Validasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Bupati Tasikmalaya yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan ATS melalui Surat Keputusan Bupati.
Satgas bertugas memastikan keakuratan data serta mendorong penanganan yang lebih maksimal.
“Ini bukan sekadar mendata, tetapi menggali penyebab anak-anak itu putus sekolah. Apakah masalah ekonomi, minat bekerja, atau faktor lainnya,” terang Jani.
BACA JUGA:Kandang Dibobol Maling, Empat Ekor Sapi Limosin Seharga Rp 80 Juta di Tasikmalaya Dicuri
Pemkab Siapkan Sekolah Terbuka dan Sekolah Rakyat
Untuk memperluas akses pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan opsi pendidikan nonformal.
Saat ini telah tersedia sekolah terbuka, dan ke depan akan dibangun sekolah rakyat di wilayah Sariwangi dan Karangnunggal.
Menurut Jani, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan turut berkontribusi pada tingginya angka ATS.
BACA JUGA:Pandawa Cup IV Tasikmalaya Gaungkan Pembinaan Usia Dini dan Dorong Prestasi Anak Muda
“Selama ini masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan. Dengan validasi data, kita bisa menemukan formula terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Aktivis Soroti 29 Ribu Anak Tidak Sekolah
Aktivis Tasikmalaya Selatan, Yayan Kusmayadi, menyoroti tingginya angka ATS yang mencapai sekitar 29.000 anak.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengelolaan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.
BACA JUGA:Tiga Dekade Pengabdian Sunyi Dedi Supriatna, Ketabahan Guru ABK di Tasikmalaya
“Warga sangat kecewa. Pendidikan itu hak dasar anak. Datanya 29 ribu, bahkan mungkin kenyataannya lebih,” katanya.