TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Isu dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.
Namun, hingga kini, Inspektorat Daerah memastikan belum ada laporan resmi yang masuk terkait dugaan praktik tersebut.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, menegaskan agar siapa pun yang mengetahui atau memiliki bukti terkait dugaan jual beli jabatan segera melapor ke Inspektorat.
“Silakan laporkan ke Inspektorat kita. Kami juga melakukan pembinaan di internal. Kalau memang ada bukti, ayo sama-sama kita benahi,” ujar Diky, Rabu 12 November 2025.
BACA JUGA:Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Catat 85 Juta Views & Dapat Sambutan Positif dari Publik
Menurut Diky, isu tersebut memang kerap terdengar, namun belum pernah disertai bukti konkret. Hal itu membuat Pemkot kesulitan menindaklanjutinya secara hukum.
“Informasi yang masuk banyak, tapi tanpa bukti. Kalau tidak ada bukti, susah untuk menindaklanjuti. Malah bisa jadi rumor yang menimbulkan polarisasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika praktik jual beli jabatan benar terjadi, hal itu merupakan persoalan serius karena dapat merusak sistem pemerintahan dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Kalau pejabat hasil jual beli jabatan yang memimpin, berarti diisi oleh orang yang tidak kompeten. Ini berbahaya bagi masa depan birokrasi Kota Tasikmalaya,” tegasnya.
BACA JUGA:Fokus Matangkan Finishing, Persikotas Siap Tempur Hadapi Bandung United
Meski begitu, Diky meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai buruk tanpa dasar. Ia menilai perlu dibedakan antara kekurangan sistem dan praktik jual beli jabatan yang melanggar hukum.
“Kalau hanya ada ketidaksempurnaan tapi tidak ada nilai jual beli jabatan, Insyaallah masih aman. Tapi kalau ada bukti kuat, itu sudah masuk ranah hukum,” katanya.
Diky juga mengakui bahwa sistem manajemen talenta di Pemkot Tasikmalaya belum berjalan optimal, terutama dalam pengisian jabatan eselon III dan IV. Ia mendorong agar proses seleksi pejabat ke depan dilakukan lebih transparan dan berbasis kompetensi.
“Harapannya nanti calon kepala dinas diuji langsung oleh kepala daerah. Jangan karena kedekatan, tapi karena kapasitas dan pemahaman terhadap dinas yang akan dipimpinnya,” ucapnya.
BACA JUGA:Pemkab Tasikmalaya Fokus Benahi Pelayanan Publik, Bupati Cecep Ingatkan Kinerja Aparatur