Ia juga menyebut persoalan serupa sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya di Aula Kelurahan Panglayungan.
Namun, karena belum ada jawaban resmi dari pusat, warga kembali menuntut kejelasan.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, turut menanggapi insiden tersebut.
Ia mengingatkan pentingnya sikap santun pejabat ketika berhadapan dengan masyarakat.
BACA JUGA:Pemkab Tasikmalaya Tambah Armada Damkar, Siagakan di Empat Titik Strategis
“Apapun kondisinya, penyampaian harus dengan bahasa yang baik. Tata cara berbicara harus dijaga, supaya masyarakat juga merasa dihargai,” ucapnya.
Audiensi itu dihadiri puluhan warga Panglayungan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BNI Cabang Tasikmalaya. Mereka menekankan pentingnya transparansi data penerima bansos, khususnya bagi warga kategori miskin desil 1–5.
Sebagai catatan, desil 1–5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah kelompok termiskin yang seharusnya otomatis berhak menerima PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun, banyak kasus exclude terjadi, membuat keluarga miskin yang layak justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan.