TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Pasangan calon Wali dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Nomor Urut 4 Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Candra, memiliki rencana khusus untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya hingga mencapai Rp 2 triliun.
Viman menjelaskan bahwa APBD Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 mencapai Rp 2 triliun, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi Rp 1,9 triliun.
Dia mencatat bahwa pencapaian tahun 2021 dipengaruhi oleh intervensi dan bantuan dari Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat.
"Jika dilihat dari struktur DAK, DAU, Bantuan Keuangan Provinsi, dan PAD, terlihat adanya bantuan signifikan dari pemerintah provinsi," ungkapnya dalam acara Radar Bertanya di Studio Radar Tasikmalaya TV pada Kamis, 24 Oktober 2024.
BACA JUGA:Santri Amanah Dapat Pengalaman Pertama Sebagai 'Guru'
Menurut Viman, pada tahun 2021, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan bantuan keuangan terbesar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rata-rata setiap tahun memperoleh Rp 300-400 miliar.
Dia menekankan pentingnya pengusulan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, mengingat banyak usulan dari Kota Tasikmalaya yang tidak terealisasi di Pemprov, sehingga berdampak pada penurunan APBD.
Jika terpilih, Viman-Diky berkomitmen untuk menyiapkan konsep guna mengembalikan APBD ke level tahun 2021.
Dia menyebutkan perlunya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta identifikasi kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan.
BACA JUGA:Viman-Diky Siap Wujudkan Kota Tasik Maju: dari Makan Sehat Gratis hingga One Kelurahan One Hafiz
"Kami akan mengedepankan kebutuhan masyarakat Kota Tasik, dengan referensi dari tahun 2020-2021 saat mendapatkan bantuan Rp 400 miliar," jelas Viman.
Viman berjanji akan berusaha keras agar APBD bisa melebihi Rp 2 triliun per tahun dengan bersinergi bersama program-program pemerintah pusat dan provinsi.
Selain itu, mereka akan melibatkan berbagai perusahaan swasta yang memiliki peran penting di tingkat pusat dan provinsi.