"MoU antara Damkar dan Pertanian masih belum clear. Lokasinya di UPTD Depo Ikan milik DKPPP. Kami hanya membangun, anggaran sudah ada di DPUTR sejak awal tahun 2024. Kami sudah survei, gambar, perencanaan sudah selesai," jelasnya.
"Kami sudah lapor ke pak Sekda. Tinggal menunggu kesepakatan antara Damkar dan DKPPP, kemudian dengan aset. Kami akan langsung berproses karena dikejar waktu, harus selesai tahun ini. Saya khawatir kalau belum diproses, supaya anggaran Rp 1 Miliar bisa segera diproses," lanjut Hendra.