TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM— Kabar baik bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya menurun.
Hal itu terungkap saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen mewakili Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto memimpin pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045.
Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 dilaksanakna di Aula Wiradadaha Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 25 April 2024.
Pada Musrenbang yang turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, para kepala SKPD, pimpinan perguruan tinggi serta perwakilan organisasi masyarakat.
BACA JUGA: Belum Beruntung! Timnas Indonesia Takluk 0-2 dari Uzbekistan pada Laga Semifinal Piala Asia U23 2024
BACA JUGA: Mantap! PSGC Ciamis Suskes Raup Tiga Poin Perdana, Kalahkan Persitara Jakarta Utara 3-1
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Mohamad Zen menyampaikan sambutan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto terkait hasil evaluasi capaian pembangunan selama RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.
"Secara umum, indikator makro pembangunan menunjukkan tren yang membaik, salah satunya yakni angka kemiskinan yang mengalami penurunan sebesar 7,95 persen," ujar Sekda.
Mohamad Zen memaparkan, selama kurun waktu 18 tahun dari 2005 hingga 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan.
Dari sebelumnya 18,23 persen turun menjadi 10,28 persen, dengan penurunan sebesar 7,95 persen.
BACA JUGA: Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan Resmi Daftar Penjaringan di PPP Incar Kursi Z1
BACA JUGA: Badruzzaman, Deklarator PKB Resmi Daftar Penjaringan Bacawalkot untuk Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya
Kemudian, tingkat pengangguran dalam kurun waktu 16 tahun 2007 sampai 2023 mengalami penurunan yang signifikan dari 8,48 persen menjadi 3,89 persen atau berkurang sebesar 4,59 persen.
"Pada tahun 2023 tingkat pengangguran Kabupaten Tasikmalaya berada jauh di bawah tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat yang mencapai 7,44 persen," kata Mohamad Zen.
Selanjutnya, Sekda Mohamad Zen juga menyampaikan, point issue jangka panjang diantaranya bonus demografi, revolusi Industri 5.0 dan perubahan iklim.