Mendag Ajukan Revisi Aturan Bisnis E-Commerce, Harga Minimum dan Pajak Impor Jadi Fokus
RADARTASIK.COM – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah mengumumkan bahwa telah diajukan usulan untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50/2020 yang mengatur aturan bisnis e-commerce di Indonesia.
Namun, revisi ini masih menunggu harmonisasi dengan beberapa lembaga kementerian lainnya sebelum diimplementasikan.
Salah satu poin utama dalam usulan revisi tersebut adalah ketetapan harga minimum untuk penjualan barang impor. Harga minimum tersebut ditetapkan sebesar USD 100 atau sekitar Rp 1,5 juta.
BACA JUGA: Pesan Nakal Mourinho untuk Bos AS Roma: Foto Peluk Striker yang Tak Kunjung Datang
Namun, usulan ini masih akan dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Selain harga minimum, usulan lainnya adalah bahwa barang impor yang dipasarkan di Indonesia harus membayar pajak yang sama dengan UMKM lokal.
Selain itu, platform e-commerce dilarang menjual produk yang mereka produksi sendiri, sebagai respons terhadap isu Project S TikTok yang pernah kontroversial.
Zulkifli menyatakan bahwa platform digital tidak diperbolehkan berperan sebagai produsen.
BACA JUGA: Dikalahkan Barcelona, AC Milan Kembali Jatuh ke Bumi
BACA JUGA: Khofifah Indar Parawansa Diusulkan Bergabung dalam Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024
Meskipun demikian, para pelaku industri di bidang e-commerce di Indonesia menyatakan komitmennya untuk mematuhi aturan-aturan tersebut dan turut mendukung ekonomi lokal melalui usaha online.
Permendag No 50/2020 yang saat ini berlaku membahas pengutamaan produk dalam negeri dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
Revisi yang diusulkan akan melibatkan pengutamaan produk dalam negeri, pengembangan kemitraan usaha dengan Usaha Mikro dan Kecil, serta penyediaan fasilitas promosi bagi produk dalam negeri.