”Jadi kami sudah menyepakatI itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyalurannya itu melalui PT Pos,” kata Mensos dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemensos di Jalan Salemba Nomor 28, Kamis 2 Maret 2023.
Penyaluran melalui bank bertujuan untuk meningkatkan financial inclusion atau keuangan inklusif bagi masyarakat.
Keuangan inklusif adalah upaya menyediakan akses berbagai produk finansial kepada masyarakat secara luas, termasuk kelompok masyarakat rentan, berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas.
Penyaluran lewat bank juga memungkinkan masyarakat untuk mengambil bantuan dimana dan kapan saja karena difasilitasi oleh ATM.
BACA JUGA: PENGUMUMAN! Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 49 Sudah Dibuka, Ini Link Daftarnya
Dalam keterangan pers, Mensos memastikan bahwa BPNT (sembako) tidak lagi melalui E-Warung. Kebijakan ini diambil atas hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI.
”Kita tidak menggunakan E-Warung lagi. Ini menyikapi dari Perpres Nomor 63 tahun 2017 (tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai). Boleh penarikan tunai atau barang. Oleh karena itu kita menyepakati penyalurannya tunai. Pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung,” kata Mensos.
Senada dengan Mensos, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penyaluran secara cash mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan bantuan.
”Bisa (langsung) melakukan transaksi pencairan sehingga tak perlu masyarakat harus mencari warung untuk menukar bahan pokok. Ini diharapkan masyarakat lebih cepat menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari,” katanya.
BACA JUGA: Dapat Nilai Manfaat Rp8,4 Juta, Cuma dari Daftar KARTU PRAKERJA
Sementara itu, penyaluran melalui PT Pos dikhususkan untuk menjangkau daerah 3T dan masyarakat yang memiliki akses terbatas pada bank.
Menurut Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, PT Pos Indonesia akan mengelola lebih dari 50 persen kawasan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
”Masyarakat yang selama ini mungkin sulit untuk berjalan ke cabang mungkin kurang informasi, akan dijadwalkan pegawai PT Pos ke rumahnya masing-masing. Dengan data biometric termasuk foto, sehingga makin tepat sasaran,” ujarnya.
PT Pos akan menjangkau 83 kabupaten dan kota di Indonesia. Sedangkan Himbara dan BSI akan menyalurkan bantuan di 431 kabupaten dan kota.
BACA JUGA: Lulusan 18 Jurusan Kuliah Dibutuhkan PT KAI, Info Lowongan Kerja Terbaru di Perusahaan BUMN
Penyaluran ini menargetkan 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT.