Karena berbagai tantangan strategis tersebut sebagai upaya pengendalian inflasi pascapandemi yang dialami secara global. Pastinya akan berefek ke inflasi nasional dan daerah.
Mengingat dari sisi inflasi, pada September 2022, realisasi inflasi IHK Kota Tasikmalaya adalah sebesar 0,95% (mtm). Misalnya Kota Tasikmalaya sebagai sistercity Kabupaten/Kota Priangan Timur, mencapai 5,95% (ytd), telah berada di atas rentang target nasional.
”Untuk itu ada galangan komitmen Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Priangan Timur, pada 1 September 2022. Karena Priangan Timur sebagai daerah dengan sektor unggulan pertanian memiliki potensi untuk mengurai kendala inflasi tersebut,” ujarnya.
Artinya perlu sinergi antar pemerintah daerah, hal itu menjadi salah satu kunci utama, yaitu Kerjasama Antar Daerah (KAD) IHK Kota Tasikmalaya sebagai konsumen. Dengan daerah di Kota/Kabupaten sekitarnya yang menjadi produsen.
BACA JUGA:6.000 Siswa Sekolah Dasar Akan Ikuti ANBK, Tiga SD Masih Menumpang
”KAD tersebut dapat pula dioptimalkan untuk pelaksanaan upaya pengendalian inflasi lainnya antara lain pasar murah, meningkatkan produksi dengan replikasi pola klaster dan lainnya,” katanya.
Hasilnya, sebagai bentuk apresiasi pengendalian inflasi oleh Kementerian Keuangan. Untuk perwakilan dari Priangan Timur, Kota Tasikmalaya menjadi salah satu pemerintah daerah yang menerima Dana Insentif Daerah (DID).
”Penghargaan karena Kota Tasikmalaya mampu menekan inflasi Mei-Agustus 2022 lebih rendah dari nasional. Itu sesuai Permenkeu No.140/PMK.07/2022 yang ditetapkan pada 15 September 2022,” ujarnya.
Selain itu, pelaksanaan pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman. Acara dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto, Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, Kepala OJK Tasikmalaya Edi Ganda Permana, dan stakeholder Priangan Timur.
BACA JUGA:Benarkah Sisca Kohl dan Jess No Limit Menikah di Tanggal Cantik 10-10-2022? Begini Pastinya
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Tasikmalaya Prof Dr Kartawan MP menyampaikan MES dengan BI diharapkan terus menjalin hubungan baik setelah adanya pergantian kepemimpinan. Tentunya dalam rangka pembangunan potensi ekonomi di Priangan Timur, khususnya Tasikmalaya.
Terlebih adanya Perpres Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan. Itu mesti dimanfaatkan sebagai potensi ekonomi yang besar untuk di Priangan Timur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen berkomitmen untuk menyukseskan Perpres Nomor 87 tahun 2021. Karena bisa menjadi sebuah anugerah untuk Kabupaten Tasik. “Kami menginginkan adanya akselerasi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dengan adanya Perpres ini,” katanya.
Sebab, adanya keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), namun ingin menyelesaikan percepatan pembangunan infrastruktur yakni pasar induk Singaparna dan mendambakan bendungan di wilayah Tasikmalaya selatan. Serta titik wisata sebagai penguatan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.
BACA JUGA:Jadwal Sholat Kota Banjar Hari Ini Selasa 11 Oktober 2022
Senada, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra menyambut baik dan siap menyukseskan potensi ekonomi daerah setelah diterbitkannya Perpres Nomor 87 tahun 2021.