“Karena kadang pendidikan kesehatan reproduksi itu dianggap tabu. Tapi ternyata penting, karena jangan-jangan kaum disabilitas ini rawan mengalami kekerasan,” kata dia.
Sementara Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin mengapresiasi langkah Aisyiyah. Katanya, Aisyiyah telah menjadi jembatan untuk membangun masyarakat inklusif, terutama dalam menyentuh kaum difabel.
“Hari ini saya mendapat kalimat yang bagus dari Aisyiyah, ‘no one left behind, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal’. Karena memang benar, seluruh rakyat Indonesia wajib mendapatkan haknya sebagai manusia. Mau yang miskin, difabel atau yang keterbelakangan mental,” katanya.
Cecep menegaskan bahwa sila kelima Pancasila —Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rarkyat Indonesia-- tidak cukup menjadi satu pernyataan saja. Pernyataan lain yang paling penting adalah aksi nyatanya.
“Aisyiyah ini kami apresiasi karena dalam aksinya sudah mempunyai sekolah yang komprehensif. Ada satu kepala sekolah membawahi SDLB, SMPLB dan SMALB. Jadi, begitu keluar itu, mereka sudah mengenyam pendidikan 12 tahun,” kata Cecep.
Persoalannya kemudian, bagaimana nasib kaum disabilitas setelah lulus dari SMALB? Untuk menjawab persoalan itulah, kata Cecep, pemerintah harus hadir berikhtiar mencarikan solusinya. Misalnya dengan membentuk komunitas tertentu.
“Kongkritnya, bisa saja bagi tuna netra kita adakan pelatihan memijat sampai menyediakan panti pijatnya. Atau tuna rungu kita latih membatik. Kita kan punya batik Sukaraja. Perajin batik semakin hari semakin habis. Kenapa tidak kita melatih yang tuna rungu itu keahlian membatik?” katanya.
Rencana-rencana tersebut dikemukakan Cecep bukan tanpa alasan. Menurutnya, berdasarkan hasil diskusi dengan pengelola SLB Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya, merekalah yang memandang tuna rungu sebagai potensi. Dia beranggapan, penyandang tuna rungu akan lebih fokus dalam bekerja.