BANJAR, RADARTASIK.COM – Upaya menekan laju inflasi dampak kenaikan hargaBBM, Pemkot Banjar menggelar high level meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Gunung Sangkur Setda Kota Banjar, Rabu 21 September 2022.
Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih mengatakan, untuk menekan inflasi saat ini pemerintah melakukan pengendalian dengan memanfaatkan DAU sebesar 2 persen yakni Rp2.265.098.173.
Dana sebesar dua miliar lebih itu diperuntukkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp539,1 juta, penciptaan lapangan pekerjaan Rp1 miliar, sektor transportasi ojek dan angkot Rp644,99 juta.
"Sejauh ini masih stabil, tidak ada gejolak di Kota Banjar. Mari kita pikirkan bersama bisa tekan inflasi," tegasnya.
BACA JUGA:Jembatan Ciloseh Jalan Ahmad Yani Tutup Total? Berikut Penjelasan Gamblang Kasat Lantas
BACA JUGA:Namanya Terseret Dalam Rumor Perselingkuhan Reza Arap, Rossa: Aku Sukanya yang Sipit-sipit
Sementara Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana menambahkan, dampak naiknya harga BBM bersubsidi ini berimbas pula pada distribusi kebutuhan pangan dan lainnya.
"Ini yang harus dijaga jangan sampai inflasi naik, maka bersama-sama kita laksanakan berbagai hal," jelasnya.
Salah satunya memanfaatkan 2 persen dari DAU untuk mengatasi inflasi dengan memberikan bansos, menciptakan lapangan pekerjaan dan bantuan bagi transportasi umum.
"Dengan adanya bantuan tersebut, supaya pendapatan masyarakat meningkat dan bisa membeli kebutuhan pokok," pungkasnya.
BACA JUGA:Wakil Bupati Tasikmalaya Soroti Hasil Pengerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Bojongkoneng
BACA JUGA:Bupati Purwakarta Gugat Cerai Dedi Mulyadi, Begini Penjelasan Pengadilan Agama
Kepala BI perwakilan Tasikmalaya Aswin Kosotali mengungkapkan, daya beli masyarakat yang menurun akan mempengaruhi laju inflasi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM dampaknya sangat luas. Tdak hanya berimbas kepada ekonomi masyarakat, tapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
Tentunya hal ini menjadi perhatian semuanya, apalagi inflasi bulan lalu minus 0,22 persen.