JAKARTA, RADARTASIK.COM – Buntut bocornya data pemilih Pemilu 2019, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri dan mengusut pelaku.
Siber Polri akan digandeng KPU untuk mengusut pelaku tersebut sebagai tindak lanjut beredarnya informasi tentang data pemilih Pemilu 2019 yang kabarnya diperjualbelikan di publik.
KPU juga sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut.
BACA JUGA:Detik-detik Evakuasi Korban dan Motor di Kolong Mobil di SL Tobing, Sopir Mobil Sudah Diamankan
"Data tersebut bukan bersumber dari KPU," kata Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos di Jakarta, Rabu 7 September 2022.
"Pengusutan dan penelusuran, baik dari sisi penjual maupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019," lanjutnya.
Betty memastikan data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga dari sisi otentitas, keamanan, dan kerahasiaannya, termasuk data pemilih.
Sedangkan Komisi Pemilihan Umum RI memastikan laman resmi dan aplikasi elektronik milik lembaga penyelenggara pemilu ini aman dari kebocoran data siber.
"Ini kan pertanyaannya apakah website dan aplikasi KPU bocor atau tidak, ya, kami pastikan aman," tutur anggota KPU RI Idham Holik.
Sebelumnya, seorang hacker bernama Bjorka yang membocorkan data riwayat browsing pelanggan Indihome dan data registrasi kartu SIM, mengunggah 105 juta data KPU situs breached.to pada hari Selasa 6 September 20222.
BACA JUGA:Siapa Membunuh Putri (5) - Rapat Redaksi yang Kacau
Data itu dijual oleh anggota forum dengan username Bjorka dalam sebuah postingan di situs Breached Forums berjudul "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M".
Bjorka adalah akun yang membocorkan data pelanggan IndiHome dan menjual 1,3 miliar nomor handphone dan NIK pelanggan seluler Indonesia.
Menanggapi kabar bocornya data 105 juta DPT Pemilu, Komisioner KPU Idham Holik buka suara.