TASIKMALAYA, RADARTASIK – Kebijakan pemerintah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sabtu 3 September 2022 lalu, mendapatkan kecaman dan penolakan dari mahasiswa.
Di Kota Tasikmalaya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi demo ke Terminal Pertamina Tasikmalaya, Senin 5 September 2022 sore.
Sebelum tiba di lokasi terminal, massa melakukan aksi long march dari Jalan Dokar menuju lokasi terminal BBM di Jalan Garuda.
Sambil jalan kaki, mereka juga meneriakkan serta menyanyikan lagu kecaman penolakan kenaikkan BBM.
Sementara itu saat di depan terminal, massa sempat melakukan aksi teatrikal.
Aksi teaterikal mahasiswa di depan Terminal Pertamina Tasikmalaya sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM.- Rezza Rizaldi-radartasik.disway.id
Selain itu, massa juga sempat melakukan aksi bungkam dan diakhiri dengan mengheningkan cipta bersama.
"Kenaikan harga BBM adalah keputusan yang menjadi konflik di tengah masyarakat terutama pada saat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang belum usai," ujar Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Muhaimij Abdul Basit.
Terang dia, pemerintah menyebutkan alasan kenaikan BBM karena telah mensubsidikan APBN sebesar Rp502 Triliun untuk BBM, listrik dan migas serta diperkirakan akan bertambah lagi, juga alasan polemik di tengah harga minyak dunia yang meningkat.
BACA JUGA:Buruh Migas Pertamina Terminal Tasikmalaya Mogok Kerja Selama 3 Hari, Terkait Persoalan Upah?
"Seharusnya pemerintah bisa membuat keputusan yang tetap mempertimbangkan bagaimana dampak-dampak yang akan terjadi bagi masyarakat," terangnya.
Sebab, tegas dia, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 untuk subsidi energi dianggarkan Rp208 triliun tapi bukan untuk keseluruhan anggaran.
"Kenyataan penggunaan anggaran yang digunakan untuk BBM dan LPG 3 kg baru mencapai Rp. 54,31 Triliun (36,36%), subsidi untuk listrik baru mencapai Rp21,27 triliun (35,71%)," tegasnya.
Sehingga, tambah dia, alasan presiden bahwa subsidi BBM telah membebani APBN jelas sangat keliru.