Ia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Kenaikan Harga BBM, Musibah Bagi Rakyat
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini dinilai sebagai musibah baru bagi rakyat Indonesia.
Rencana kenaikan ini dipandang tidak tepat, karena harga minyak dunia sedang turun dan berada di kisaran USD90 per barel.
BACA JUGA: Belum Miliki Sertifikat Halal, Mie Gacoan Kembali Jadi Perbincangan, Begini Kata MUI dan Manajemen
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM saat ini. Sebab dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP USD100 per barel.
Harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah USD90 per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar USD89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD95,50 per barel.
”Ini artinya bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia. Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga,” kata dia.
”Masyarakat tentu tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya,” kata Rofik pada Selasa 23 Agustus 2022.
BACA JUGA: Sidang Etik Ferdy Sambo Diundur ke Hari Kamis, Kompolnas Mendesak Segera Dipecat
Rofik menilai, pemerintah terbukti tidak kredibel dan rasional dalam rencana alokasi anggarannya.
Banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, untuk tidak menyebut mangkrak, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari APBN.
Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar USD1,1-1,9 miliar dari perhitungan awal atau sekitar Rp16,3 triliun, setara dengan Rp28,2 triliun dengan asumsi kurs Rp14.800.
BACA JUGA: Viral, Foto Mendiang Brigadir J Nyetrika Baju Anak-Anak Sekolah Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi
”Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeser pun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN,” keluh politisi PKS ini.