BACA JUGA: Kondisi Terkini Ciro Alves Jelang Liga 1 Dipaparkan Pelatih Persib, Mulai Ikut Latihan Tapi...
“Seluruh dinas kita sudah instruksikan untuk turun untuk melakukan penanganan korban banjir. Termasuk menyediakan bantuan untuk para korban,” terangnya.
Selain menyediakan bantuan berupa makanan dan keperluan lainnya, Pemkab Garut juga akan memberikan dana kerohiman dalam bentuk cash for work bagi warga yang terdampak banjir.
Dimana, masyarakat yang rumahnya terkena banjir akan mendapatkan bantuan dari mulai Rp500 ribu hingga Rp1 juta.
“Mengerjakan pekerjaan oleh sendiri membersihkan rumahnya masing-masing 500 ribu rupiah per rumah. Dan selanjutnya yang bagi agak berat, ada lumpur dan sebagainya akan diberikan maksimal 1 juta rupiah per rumah,” terangnya.
Bupati mengajak masyarakat tidak panik, karena saat ini pemerintah daerah masih memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan banjir melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Semua bisa dilakukan gotong royong, jangan panik. Kepada kepala desa, kepala kelurahan di bawah koordinasi pak camat melakukan langkah konkret di lapangan. Segera laporkan untuk mengatasi kesulitan masyarakat kita,” katanya.
TANGGAP DARURAT DUA PEKAN
Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman mengatakan, Pemkab Garut sudah menetapkan status masa tanggap darurat bencana selama dua pekan, terhitung sejak 16 hingga 29 Juli 2022.
“Kita sudah tetapkan langsung dua minggu (tanggap darurat), setelah itu ada rehab rekontruksi, makanya tadi untuk pengusulan juga kita pisahkan, untuk tanggap darurat berapa untuk rehab rekonnya berapa,” terangnya.
Saat ini pihaknya masih mengumpulkan data terkait bencana banjir dan longsor di Kabupaten Garut, baik untuk data yang terdampak maupun kebutuhan pada masa tanggap darurat.
BACA JUGA: Jawab Tantangan AS, Iran Sebut Mampu Membuat Bom Nuklir
“Data riilnya belum ada, masih dihitung oleh Tim BPBD. Termasuk total kerugian akibat bencana banjir dan longsor ini,” ujarnya.
Wabup menginstruksikan para kepala desa maupun RT/RW memberikan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, karena data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan, salah satunya cash for work untuk pembersihan rumah warga.
“Penyalurannya berdasarkan data dari kecamatan, yang tentu ini adalah data dari desa, RT, RW kemudian juga diverifikasi oleh BPBD,” terangnya.