Travel Umrah Keberatan Aturan Kuota Jemaah

Sabtu 12-02-2022,13:45 WIB
Reporter : andriansyah

radartasik.com, RADAR TASIK - Pemerintah berencana mengatur jumlah pengiriman jemaah umrah. Tujuannya, tidak terjadi penumpukan jemaah saat keberangkatan maupun kepulangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Rencana itu menuai penolakan dari sejumlah asosiasi travel umrah dan haji.

Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia, Wawan Suhada mengatakan rencana pemerintah tersebut bisa jadi didasari dengan niat baik. “Tetapi, menurut saya dan AMPUH, penerapan pengaturan melalui kuota atau waktu itu erat hubungannya dengan pasar,” katanya di Jakarta kemarin (10/2/2022).

Pihaknya khawatir aturan tersebut mengacaukan jadwal tiket yang sudah dipesan. Menurut dia, banyak jemaah maupun travel umrah yang sudah memesan tiket jauh-jauh hari. Travel umrah biasanya memesan tiket sebulan hingga satu setengah bulan sebelum keberangkatan.

Dengan adanya penerapan kuota atau ketentuan waktu tersebut, kata dia, tiket yang sudah dipesan menjadi hangus. “Kami khawatir jika apa yang sudah kami pesan jadi berantakan karena ada pengaturan dari pemerintah,” katanya.

Alasan berikutnya, pengaturan kuota tersebut, meski nanti diserahkan ke asosiasi umrah, dikhawatirkan memicu terjadinya monopoli. Travel-travel besar dengan jumlah jemaah banyak bakal mendapatkan kuota yang besar pula. Sebaliknya, travel yang kecil dengan jumlah jemaah sedikit mendapatkan kuota sedikit.

Menurut Wawan, skema itu tidak fair. Dia mengatakan, sebaiknya ketentuan pemberangkatan berjalan seperti sekarang. Sesuai dengan jadwal yang disusun masing-masing travel. Yang terpenting, jemaah umrah terus diedukasi supaya menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.

Soal adanya penumpukan jemaah saat kedatangan maupun keberangkatan, Wawan tidak menampik. Persoalan itu bisa diatasi tanpa menerapkan aturan kuota atau penjadwalan khusus. ''Sebaiknya dibuka bandara lain untuk penerbangan umrah. Sehingga, tidak semuanya dari Soekarno-Hatta,'' katanya.

Kementerian Agama (Kemenag) sudah berkirim surat soal usulan pembukaan bandara lain untuk penerbangan umrah. Namun, Satgas Covid-19 atau BNPB belum mengizinkannya.

Wacana pemerintah mengatur kuota atau jadwal penerbangan umrah disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Rabu (9/2) lalu. Dia mengatakan akan berkomunikasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Sementara itu, hasil rapat antara pemerintah dengan asosiasi travel umrah, diputuskan jadwal pemanfaatan kamar asrama haji untuk karantina kepulangan jamaah umrah. Rencananya penggunaan asrama haji untuk karantina dimulai 10 Februari.

Total ada 600 bed di Asrama Haji Jakarta dan 400 bed di Asrama Haji Bekasi. Dibukanya asrama haji sebagai alternatif karantina kepulangan haji disambut baik sejumlah asosiasi travel umrah.

Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Zaky Zakaria Anshary mengatakan, pemanfaatan asrama haji untuk karantina dimulai dengan Asrama Haji Jakarta pada 10 Februari. ”Asrama Haji Bekasi ditetapkan selanjutnya,” kata Zaky Zakaria Anshary, Minggu (6/2/2022).

Zaky menuturkan bagi sebagian jemaah, khususnya rombongan kelas bintang lima, tentu lebih memilih karantina di hotel. Tetapi dalam praktiknya mayoritas travel serta jamaah, berharap bisa karantina di asrama haji.

Di antara pertimbangannya adalah lokasi dan udaranya alami. Apalagi untuk asrama haji Jakarta lokasinya rimbun banyak pepohonan.

Zaky mengatakan jemaah lebih cocok menu makanan di asrama haji. ”Kami berharap ada kelonggaran karantina di asrama haji untuk aktivitas berjemur dan olahraga ringan,” jelas Zaky Zakaria Anshary. (kim/jpc)
Tags :
Kategori :

Terkait