Politisasi PJU Tak Berpengaruh, Dewan Sebut Hasil Menampung Aspirasi

radartasik.com, RADAR TASIK — Anggota DPRD Kota Tasikmalaya mengakui selalu mengalokasikan anggaran untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) setiap tahun. Hal itu murni hasil menampung aspirasi dari masyarakat yang terungkap di berbagai pertemuan.

Seperti diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan H Dodo Rosada, dia yang sudah cukup senior duduk di kursi parlemen mengakui jika dalam reses atau pertemuan dengan masyarakat, keinginan adanya penerangan jalan selalu muncul. “Itu aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (9/2/2022).

Apalagi dia merupakan wakil rakyat dari Dapil III yang meliputi wilayah Cibeureum, Tamansari dan Purbaratu. Menurutnya, warga di dapil tersebut masih membutuhkan pemerataan pembangunan khususnya PJU. “Saya merasakan apa yang dirasakan oleh warga ketika lingkungannya gelap,” tutur pria yang juga anggota komisi I itu.

Disinggung soal ada muatan politis untuk keterpilihan pada Pileg mendatang, menurutnya pengaruh tersebut tergolong lemah. Pasalnya, dia sudah beberapa kali berkontestasi di Pileg, mengatakan pengaruh pemasangan PJU tidak besar. “Ada beberapa tempat yang saya bantu pasang PJU, tapi suara saya di TPS-nya kecil, tapi bagi saya bukan masalah,” ucapnya.

Hal serupa diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Ahmad Junaedi Shakan. Dia mengatakan pengalokasian PJU berdasarkan aspirasi dari warga, khususnya saat melaksanakan reses. Maka dari itu, dia ikut andil agar ada pemasangan PJU melalui dana aspirasi. “Kita kan sering komunikasi dengan masyarakat, selalu ada yang minta PJU,” jelasnya.

Terkait nilai politis, menurutnya hal itu sebuah hal yang wajar. Karena bagaimana pun DPRD merupakan sebuah lembaga politis. “Ya kalau ada yang menilai seperti itu, ya memang karena kita ada di lembaga politis,” ucapnya.

Diakui Jun, memang ada prioritas untuk masyarakat yang sudah menjadi konstituennya, karena aspirasi itu datang dari mereka. Namun, jika ada warga yang memang menginginkan pemasangan PJU, tentu akan dia perjuangkan. “Tapi kan tidak asal pasang, ada hal-hal teknis yang dikaji dulu dari Dishub,” ucap anggota DPRD Dapil 1 itu.

Hal serupa diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Enan Suherlan yang mengatakan keinginan pemasangan PJU di masyarakat masih tinggi. Untuk itu, dia menitipkan alokasi di Dishub melalui dana aspirasi. “Tadi dalam Musrenbang di Dishub pun, permintaan PJU itu mencapai 1.297,” ungkapnya.

Pemasangan PJU ini, kata Enan, bukan berarti pemenuhan janji politik saat kampanye Pileg. Menurutnya, lebih kepada upaya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. “Kami kan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Soal pengadaan PJU 100 persen dari dana aspirasi anggota DPRD, dia tidak tahu menahu. Karena menurutnya akan lebih baik jika Dishub pun punya alokasi anggaran untuk keperluan serupa. “Idealnya jadi ada dua slot, dari aspirasi dan anggaran Dishub,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya, Gumilar menuturkan penambahan PJU tahun ini masih akan tetap dilakukan. Pasalnya, pemasangan PJU diakui belum sepenuhnya merata. “Kalau pusat kota sudah, paling di wilayah pinggiran kota yang masih belum,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (8/2/2022).

Ada pun lokasi penyesuaiannya, kata Gumilar akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Baik secara langsung ke Dishub atau melalui anggota DPRD Kota Tasikmalaya sebagai wakil rakyat. “Karena setiap tahun kita tidak punya anggaran khusus, pengadaan PJU itu 100% dari pokir DPRD,” terangnya.

Bukan tidak mau menganggarkan, lanjut Gumilar, pihaknya secara birokras hanya sebagai pelaksana teknis. Karena kebijakan anggaran bukan merupakan kewenangannya. “Kita juga mengajukan, tapi sejauh ini masih mengandalkan dari pokir DPRD,” ucapnya.

Tahun ini, dana aspirasi dari DPRD untuk pemasangan PJU mencapai Rp 3 miliar lebih. Jika diperhitungkan bisa untuk pemasangan 600 titik. “Ada tambahan bantuan dari FBDH (Forum Budaya Dunia Heritages) 200 tiang solar cell, tapi kami masih menunggu kejelasannya,” ucapnya.

Untuk masyarakat yang menginginkan pemasangan PJU, bisa membuat surat pengajuan ke Dishub. Selain itu, bisa juga melalui anggota DPRD selaku wakil rakyat. “Kalau ke anggota dewan juga bisa, nantinya pasti dikomunikasikan kepada kami,” katanya.

Namun demikian, tidak semua pengajuan PJU bisa langsung dikabulkan. Karena ada beberapa faktor yang bisa menghambat pemasangannya, khususnya jaringan listrik dari PLN. “Karena kita bergantung juga dengan ketersediaan jalur listrik PLN, kecuali pakai solar cell,” ucapnya.