Radartasik.com, BANJAR — Menindaklanjuti rapat kerja di DPRD Kota Banjar beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Banjar mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Banjar untuk ekspose rencana kegiatan dan biaya (RKB) Pemilihan tahun 2024.
Pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Banjar dilaksanakan di ruang Gunung Babakan Setda Kota Banjar, Jumat (07/01/2022).
Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis mengatakan pihaknya memaparkan ekspose anggaran Pilkada 2024 secara gamblang dan jelas dengan empat format anggaran yang disampaikan.
"Pertama RKB sebesar Rp 30 miliar. Ini merupakan anggaran dengan asumsi penyelenggaraan pilkada mandiri (tanpa disatukan dengan Pilgub Jabar)," kata dia kepada radartasik.com.
Kedua RKB sebesar Rp 26 miliar sekian dengan format ada sharing anggaran antara Pemprov Jabar dengan Pemkot Banjar.
Ketiga RKB sebesar Rp 9,3 miliar, menyesuaikan angka sebagaimana yang pada awalnya Pemkot sediakan berdasarkan patokan Pilkada sebelumnya.
"Kita memiliki skema lain sebagai alternatif yaitu rancangan RKB pilkada yang sudah dilakukan efisiensi, sehingga ketemulah angka Rp 20 miliar lebih," tegasnya.
Dengan format ini KPU Kota Banjar berhasil melakukan efisiensi kurang lebih sekitar Rp 10 miliaran. Jika dibandingkan dengan RKB awal sebesar Rp 30 miliar.
Lantaran KPU berhasil melakukan efisiensi hampir Rp 6 miliar, jika dibandingkan dengan RKB kedua pasca sharing anggaran dengan Pemprov Jabar.
Desain penyusunan RKB yang terakhir bernilai Rp 20 miliar itu merupakan komitmen KPU Kota Banjar untuk melakukan sejumlah efisiensi pada setiap tahapan pemilihan.
"Dan juga merupakan bagian dari respons positif KPU Kota Banjar terhadap kondisi keuangan Pemkot Banjar saat ini," ujarnya.
Pihaknya berharap agar Pemkot Banjar dapat mengakomodir nilai angka Rp 20 miliar, karena KPU memandang itu adalah angka yang benar-benar telah efisien.
KPU Kota Banjar siap untuk diundang lagi oleh pemkot untuk ekspose atau bahkan membahas RKB pilkada lebih detail lagi. Itu agar perencanaan kebutuhan anggaran pilkada bisa bersifat fair dan terbuka.
"Sehingga perencanan kebutuhan anggaran Pilkada Banjar diketahui dan dipahami bersama oleh para pemangku kepentingan terutama Pemkot Banjar," imbuhnya. (anto sugiarto/radartasik.com)