Radartasik, KOTA TASIK - Wali Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf menegaskan, tak ada lagi pemberlakuan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pihaknya bahkan sudah membentuk tim inspeksi mendadak (sidak) absensi daftar hadir yang bergerak mulai hari ini untuk memastikan seluruh ASN Pemkot Tasikmalaya masuk kerja.
"Tak ada lagi WFH dan toleransi lagi bagi ASN Pemkot Tasikmalaya. Liburan Lebaran sudah cukup lama, kemarin. Tanpa kecuali, semuanya sudah tidak ada izin lagi, cuti sudah lama, dan libur sudah cukup lama," ujar Yusuf.
BACA JUGA:Hari Pertama Kembali Kerja, Ini Pesan Wali Kota Tasikmalaya kepada Para ASN
Yusuf menerangkan, bagi ASN yang tidak masuk kerja dan terkena sidak, bakal mendapatkan hukuman indisipliner dari instansi terkait.
Apalagi dirinya sebelum memasuki cuti bersama sudah menginstruksikan kepada seluruh ASN untuk masuk kerja pada Senin 9 Mei 2022.
"Kita sudah buat tim untuk sidak ke tiap kantor untuk melihat. Absensi akan kita lihat dan nanti ketahuan siapa yang masih libur dan masih mudik. Tapi saya sudah instruksikan harus masuk hari ini. Tidak ada toleransi," tandasnya.
BACA JUGA:H Nanang Sudarna, Ayahanda H Budi Budiman, Mantan Wali Kota Tasikmalaya Meninggal Dunia
Yusuf mengaku tak akan memberlakukan WFH bagi ASN di wilayahnya. Apalagi, tingkat penyebaran Covid-19 usai musim Lebaran tak ada peningkatan jumlah signifikan.
"WFH tidak ada di (Kota) Tasikmalaya. Insya Allah, pandemi sudah turun terus dan landai. Kita lihat saja sudah mudik dan arus balik ada yang kena gak? Kalau sekarang masih aman," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengeluarkan edaran WFH selektif sampai 14 Mei 2022. Surat Edaran (SE) Nomor 440/2420/SJ/ tanggal 8 Mei 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri Selama Masa Arus Balik Idulfitri 1443 HIjriah.
Sementrara aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjalani work from home (WFH) pascalibur Lebaran 2022.
“Pekerja di rumah kurang lebih 50 persen saat ini dan tentu saja kami evaluasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Senin (9/5) dikutip dari jpnn.com.