radartasik.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, laporan lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,1 persen pada 2022.
Proyeksi ini didapatkan seiring pembukaan pembatasan ekonomi yang dilakukan pemerintah.
Menko Airlangga mengatakan, S&P juga meningkatkan outlook Indonesia dari negative menjadi stabil.
BACA JUGA:Melanggengkan Silaturahmi, IKA Nedutas 92 Bagi-Bagi Takjil di Simpang Lima
Peringkat Indonesia pada level BBB (Investment Grade) pada 27 April 2022 juga bisa dipertahankan.
Menurut Airlangga, outlook yang stabil merupakan pengakuan atas peningkatan sektor eksternal nasional, pemulihan ekonomi Republik Indonesia (RI) berlanjut selama dua tahun kedepan, dan kemajuan bertahap menuju konsolidasi fiscal pemerintah.
“Kita bersyukur setelah dua tahun akhirnya outlook Indonesia ditingkatkan menjadi stabil dari sebelumnya negatif oleh lembaga rating S&P. Ini menandakan kepercayaan investor masih kuat terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah dan ketahanan ekonomi Indonesia,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan, Sabtu (30/04/22).
BACA JUGA:Pedagang dan Juru Parkir Rest Area Gentong Semringah, Mudik Tahun Ini Membawa Berkah
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, lembaga rating S&P juga menilai UU Cipta Kerja akan meningkatkan iklim bisnis dan investasi, serta pertumbuhan potensi ekonomi.
UU Cipta Kerja juga mengatur tarif pajak perusahaan yang lebih rendah dan kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel.
BACA JUGA:Pengalihan Arus dari Garut, Lalin Pusat Kota Singaparna Padat
Selain itu, laju pemulihan Indonesia akan terakselerasi lebih lanjut tahun ini setelah tumbuh 3,7 persen pada 2021 dan kontraksi 2,1 persen pada 2020.
Kondisi ini dipicu keberhasilan pemerintah dalam penanganan Covid-19, cakupan vaksinasi, peningkatan kekebalan kelompok, dan dampak yang lebih ringan dari varian omicron.
BACA JUGA:Besok Sidang Isbat Tentukan Lebaran atau 1 Syawal
Sehingga, pemerintah melonggarkan pembatasan dan mendorong normalisasi aktivitas ekonomi.