3 Fungsi Dewan Kabupaten Tasik Dipertanyakan

Reporter: syindi|
Rabu 09-06-2021,13:30 WIB
3 Fungsi Dewan Kabupaten Tasik Dipertanyakan

RADARTASIK.COM, MANTAN Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari PPP, Dr H Basuki Rahmat MSi menanggapi soal kinerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya saat ini, walaupun memang dirinya tidak mengikuti perkembangan secara keseluruhan.


Namun, ungkap Basuki, masih banyak persoalan yang memang membutuhkan kehadiran dewan untuk tampil dan bicara. Nampaknya hal ini yang dituntut dari DPRD saat ini. Jadi kembali lagi kepada tugas dan fungsi dewan sudah sampai sejauh mana?.

“Jadi ukurannya sangat jelas, misalnya dari segi legislasi atau pembuatan peraturan daerah (Perda), yakni jumlah produk hukum atau Perda usul inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD dalam setahun, sejauh mana produktivitas dewan, di luar perda-perda yang rutin setiap tahun ditetapkan dan diundangkan,” ungkap dia.

Kemudian, lanjut dia, fungsi dewan dalam pengawasan. Sampai sejauh mana misalnya rekomendasi DPRD terhadap hasil pemeriksaan BPK terhadap eksekutif. Termasuk rekomendasi dewan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah daerah.

Selanjutnya, kata dia, fungsi budgeting atau penganggaran. Ini yang publik ingin tahu sejauh mana anggaran-anggaran yang ada di pemerintah daerah bisa betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Mengingatkan, sudah dua tahun terakhir ini dengan alasan Covid-19, proyek pembangunan kita mandeg. Nah ini bagaimana solusi dari fungsi budgeting yang ada di dewan. Pandemi ini memang situasi darurat, artinya harus ada keberanian dewan,” jelasnya.

Keberanian dewan, terang dia, artinya jangan sampai anggaran untuk kepentingan masyarakat yang dikorbankan untuk di-refocusing.

“Jadi biasanya yang di-refocusing adalah proyek pembangunan seperti jalan dan irigasi. Artinya sampai sejauh mana fungsi budgeting dewan,” ujarnya.

Seperti, kata dia, dalam kebijakan honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya, apakah dewan bisa menggunakan fungsi budgetingnya, yakni memberikan dorongan kepada eksekutif agar anggaran untuk kepentingan masyarakat itu tidak banyak yang di-refocusing. Artinya bagaimana para pejabat publik ini baik legislatif dan eksekutif punya change of crisis.

“Artinya tepat dalam refocusing anggaran. Kami belum mendengar ada kebijakan tunjangan atau honor yang di-refocusing untuk penanganan pandemi Covdi-19 ini,” sindirnya.

Secara umum, tambah dia, banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat tentang sampai sejauh mana ketiga fungsi dan tugas dewan tersebut dilaksanakan. Maka harus didorong terus agar peran tersebut maksimal dipergunakan. (dik)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: