Jangan Main-main APBD, Korupsi Finger Print di Ciamis Harus Tuntas!

RADARTASIK.COM, CIAMIS - Pegiat Anti Korupsi Kabupaten Ciamis, Endin Lidinilah MAg mengapresiasi langkah Kejari Ciamis yang sudah menetapkan dua tersangka kasus korupsi finger print sekolah. Kemudian, persoalan ini harus menjadi pembelajaran supaya tidak terulang kembali.

“Semuanya jangan bermain-main dengan penggunaan APBD, karena sudah jelas yang menyalagunakan, sanksinya hukuman,” ujarnya kepada Radar, Kamis (3/6/2021) siang.Kata dia, Kejaksaan Negeri Ciamis sudah menepati janjinya untuk membongkar kasus pengadaan finger print sekolah. Sehingga pada pertengahan tahun ini sudah ditetapkan dua tersangka, yakni pejabat atau ASN dan pihak ketiga dalam pengadaan barang tersebut.“Saya  pribadi sebagai masyarakat mendukung Kejaksaan Negeri Ciamis untuk menuntaskan dugaan korupsi finger print sampai tuntas atau keluar putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak seperti kasus lainnya,” tegasnya.“Asas keadilan harus ditegakkan, sehingga kalau ada bukti-bukti kuat keterlibatan pihak lain atas dasar equality before the law mereka juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar dia, menambahkan.Endin juga mengajak masyarakat Ciamis untuk mendukung kejaksaan serta aparat hukum lainnya. Terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Ciamis, sehingga   pembangunan tidak lagi banyak kebocoran anggaran. Shingga kesejahteraan rakyat Tatar Galuh Ciamis bisa tercapai.Menurut dia, tersangka dalam kasus ini melibatkan mantan sekretaris Dinas Pendidikan. Padahal, seharusnya pejabat di dunia pendidikan bisa paling depan memberikan edukasi soal pemberantasan korupsi, bukan memberi contoh buruk. “Saya kira mereka tidak mendapatkan contoh dari para pejabat dunia pendidikan di mana mereka belajar,” paparnya.Rektor Kampus STAI AL-Ma'arif Kabupaten Ciamis Jamiludin Hidayat SPd MSc mengaku sangat miris ketika korupsi finger print sekolah dimotori oleh pejabat di dunia pendidikan. Dampaknya bisa membuat citra buruk bagi dunia pendidikan di Ciamis. “Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di dunia pendikan atau SKPD lainnya,” jelasnya. (isr)

Sumber: