AWAS! PPDB Jangan Jadi Ladang Bisnis, Wagub Jabar Ancam Kepsek..
Kamis 27-05-2021,18:15 WIB
KOTA TASIK - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum mengatakan,
program Jabar ingin juara itu berawal dari pendidikan.
Maka, dunia pendidikan menjadi salah satu prioritas pihaknya dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Termasuk, kata Uu, dalam pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jangan dijadikan ladang bisnis bagi para kepala sekolah (Kepsek).
"Apa yang diinginkan para guru dalam hal kenaikan TPP (tunjangan profesi pendidik) akan kita perjuangkan," ujar Uu kepada radartasik.com, Kamis (27/05/21) siang.
Hal itu dikatakan Uu yang ditemui usai memberikan pembinaan kepada para pegawai Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII di Hotel Amaris, Jalan HZ Mustofa, Kota Tasik.
"Kita berharap juga para Kepsek negeri atau swasta jangan memanfaatkan penerimaan siswa baru ini untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar," terangnya.
"Misal, baru pendaftaran awal tahun ajaran baru sampai puluhan juta itu tak boleh. Oleh karena itu kami akan mengawasi mereka yang memanfaatkan momen ini," sambungnya.
Tegas dia, sekolah itu didirikan untuk mendidik murid agar berkualitas SDM-nya dan mengesampingkan unsur bisnis.
"Dan saya akan bertanya, mendirikan sekolah itu tujuannya untuk pendidikan atau untuk tujuan bisnis? Kalau tujuannya bisnis, maka jangan masuk ke wilayah pendidikan. Masih ada jalur-jalur lain untuk mendapatkan uang," tegasnya.
Karena, tambah Uu, kalau bisnis masuk ke wilayah pendidikan maka nanti ada image dari masyarakat bahwa pendidikan itu mahal.
"Padahal yang namanya pendidikan itu adalah hak seluruh masyarakat tanggung jawab pemerintah," tambahnya.
Oleh karena itu, jelas dia, siapapun yang membantu pemerintah dalam dunia pendidikan tolong jangan ada unsur bisnis dan jangan terlalu mahal dalam meminta anggaran kepada siswa-siswi.
"Kalau terlalu mahal maka akan kita evaluasi surat izin operasional sekolahnya. Dan kemungkinan jika itu di luar kewajaran, maka akan kami cabut juga izin sekolahnya. Karena akan menganggu dunia pendidikan di Jabar," jelasnya.
Hal ini, tukas Uu, berlaku untuk sekolah negeri dan swasta.
Yang jelas ini adalah peringatan dari Pemprov Jabar, PPDB jangan jadi ladang bisnis.
"Pemerintah kan memberikan bantuan kepada para siswa. Rp 600 ribu per orang. Itu kan bantuan, masa tak cukup? Kan ada bantuan lain juga," tukasnya.
(rezza rizaldi/radartasik.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
