RUPSLB BNI 2025 Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Jelang Tantangan 2026

RADARTASIK.COM – RUPSLB BNI 2025 menjadi momentum penting bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 15 Desember 2025.

Agenda ini difokuskan pada penguatan kebijakan, penyempurnaan tata kelola dan kesiapan menghadapi tahun buku 2026.

Rapat tersebut dilaksanakan secara daring. Pimpinan rapat dipegang Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar. Jajaran dewan komisaris dan direksi turut hadir. Termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.

Manajemen BNI menilai RUPSLB ini sebagai langkah strategis. Seluruh keputusan yang diambil diarahkan agar selaras dengan perkembangan regulasi terbaru. Selain itu, rapat juga dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan strategi bisnis ke depan.

Putrama Wahju Setyawan menjelaskan RUPSLB memastikan seluruh aspek tata kelola tetap relevan. Penyesuaian dilakukan agar operasional perseroan siap menghadapi tantangan tahun mendatang. Keselarasan dengan regulasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis.

Agenda pertama RUPSLB membahas perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini mencakup penyesuaian mekanisme pengawasan oleh Holding Operasional. Langkah tersebut mengikuti amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.

Perubahan Anggaran Dasar ini merupakan tindak lanjut permintaan Badan Pengaturan BUMN. BP BUMN bertindak sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Permintaan tersebut tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan pada Oktober 2025.

Melalui perubahan ini, BNI diharapkan memiliki struktur pengawasan yang lebih kuat. Tata kelola yang baik dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pemegang saham. Struktur yang jelas juga membantu percepatan pengambilan keputusan strategis.

Agenda kedua RUPSLB menyetujui pendelegasian kewenangan penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2026.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses perencanaan. Dengan demikian, perseroan bisa lebih siap memasuki tahun buku berikutnya.

Pendelegasian kewenangan ini dinilai penting di tengah dinamika ekonomi yang cepat berubah. Manajemen membutuhkan fleksibilitas dalam merespons kondisi pasar. Persetujuan pemegang saham menjadi landasan kuat bagi direksi dalam mengeksekusi strategi.

Agenda selanjutnya adalah persetujuan atas pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026. Dokumen ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan regulator.

Selain itu, Recovery Plan juga berfungsi sebagai panduan menjaga keberlanjutan operasional BNI.

Pengkinian Recovery Plan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai skenario risiko. Mulai dari tekanan ekonomi global hingga dinamika pasar keuangan domestik.

Sumber: