PPDB Jangan Jadi Ladang Bisnis Kepsek
Kamis 27-05-2021,19:00 WIB
TASIK — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan program Jawa Barat Ingin Juara itu berawal dari pendidikan.
Maka dari itu, dunia pendidikan menjadi salah satu prioritas pihaknya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Termasuk, dalam pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jangan dijadikan ladang bisnis bagi para kepala sekolah (kepsek).
”Apa yang diinginkan para guru dalam hal kenaikan TPP (tunjangan profesi pendidik) akan kita perjuangkan,” ujar Uu kepada radartasik.com, Kamis (27/05/2021).
Semua itu dikatakan Uu yang ditemui usai memberikan pembinaan kepada para pegawai Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII di Hotel Amaris Jalan HZ Mustofa Kota Tasik.
”Kita berharap juga para kepsek negeri atau swasta jangan memanfaatkan penerimaan siswa baru ini untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar,” terangnya.
”Misal, baru pendaftaran awal tahun ajaran baru sampai puluhan juta itu tak boleh. Oleh karena itu kami akan mengawasi mereka yang memanfaatkan momen ini,” sambungnya.
Dia menegaskan sekolah itu didirikan untuk mendidik murid agar berkualitas SDM-nya dan mengesampingkan unsur bisnis.
”Dan, saya akan bertanya, mendirikan sekolah itu tujuannya untuk pendidikan atau untuk tujuan bisnis? Kalau tujuannya bisnis, maka jangan masuk ke wilayah pendidikan. Masih ada jalur-jalur lain untuk mendapatkan uang,” tegasnya.
Karena, kalau bisnis masuk ke wilayah pendidikan, maka nanti ada image dari masyarakat bahwa pendidikan itu mahal.
”Padahal yang namanya pendidikan itu adalah hak seluruh masyarakat tanggung jawab pemerintah,” tambahnya.
Oleh karena itu, jelas dia, siapa pun yang membantu pemerintah dalam dunia pendidikan tolong jangan ada unsur bisnis dan jangan terlalu mahal dalam meminta anggaran kepada siswa-siswi.
”Kalau terlalu mahal, maka akan kita evaluasi surat izin operasional sekolahnya. Dan, kemungkinan jika itu di luar kewajaran, maka akan kami cabut juga izin sekolahnya. Karena akan mengganggu dunia pendidikan di Jabar,” jelasnya.
Peringatan ini, sambung dia, berlaku untuk sekolah negeri dan swasta. Yang jelas ini adalah peringatan dari Pemprov Jabar, PPDB jangan jadi ladang bisnis.
”Pemerintah kan memberikan bantuan kepada para siswa. Rp 600 ribu per orang. Itu kan bantuan, masa tak cukup? Kan ada bantuan lain juga,” tukasnya. (rezza rizaldi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
