Manajemen Dinilai Buruk, RSUD Kota Tasik Perlu Dirombak

Baca juga : Obat di RSUD Kota Tasik Kosong, Pasien Covid-19 Mengeluh
Menurut dia, persoalan manajemen di RSUD jangan dianggap sepele dan sangat berdampak pada masyarakat. Karena tidak sedikit pasien yang mengeluhkan pelayanan di RSUD. “Contoh kecilnya ya keluarga pasien dipaksa harus mencari obat keluar, karena tidak tersedia di rumah sakit,” jelasnya.Belum lagi persoalan pasien BPJS yang seolah mendapat perlakuan beda dengan pasien umum. Padahal secara pendapatan, dua kategori pasien itu pada prinsipnya sama-sama melakukan pembayaran. “Bedanya yang satu bayar langsung, yang satu diklaim ke BPJS,” katanya.Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengaku sudah memanggil pihak RSUD dr Soekardjo serta Dinas Kesehatan. Dia ingin meminta penjelasan detail terkait persoalan yang sudah sering terjadi. ”Sekaligus agar bisa kita tahu titik persoalannya di mana,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (13/4/2021).Sehingga wajar, jika dia curiga manajemen RSUD terbilang kacau. Sebab kembali terjebak dalam permasalahan yang sama berulang-ulang. “Apa enggak ada evaluasi,” katanya.Dia mendorong Plt Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf bisa mengambil sikap. Supaya manajemen RSUD diperbaiki guna pelayanan yang lebih baik. “Karena sebagai pemimpin, Plt punya tanggung jawab untuk membenahi pelayanan, termasuk di rumah sakit,” katanya.Menurut dia, persoalan tersebut bukan hal sepele mengingat kesehatan masyarakat seharusnya menjadi prioritas. Ketersediaan obat tentunya menjadi hal pokok dalam pelayanan kesehatan. “Kesehatan itu jadi kebutuhan dasar manusia, apalagi saat ini masih pandemi,” terangnya.Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak RSUD terkait masalah tersebut. Karena dia pun belum paham betul duduk permasalahannya. “Saya akan coba tanyakan dulu kepada pihak rumah sakitnya, supaya kita bisa cari solusinya,” katanya.Soal tidak adanya uang, RSUD saat ini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bisa memanfaatkan pendapatan dari pelayanan untuk pengadaan obat. Sehingga, menurutnya hal ini bukan semata-mata persoalan keuangannya.Disinggung kemungkinan bantuan suplai obat dari Dinkes atau Satgas, hal itu bisa saja dilakukan. Namun harus melalui prosedur agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan. “Jangan sampai ada pembiayaan double, dari klaim pasien dan suplai dari kami,” terangnya.Jika hal itu tidak dipersiapkan, tentu akan menimbulkan masalah yang lebih besar ke depan. Di samping pelayanan yang baik, dia pun ingin RSUD memiliki administrasi yang baik juga. “Jangan sampai malah menimbulkan temuan BPK,” pungkasnya. (rga)