Fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kompak Tolak Wacana Pengalihan Pokir oleh Bupati

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Rencana Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin untuk mengalihkan sejumlah program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD mendapat penolakan keras dari berbagai fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. 

Mereka menilai Pokir adalah representasi aspirasi masyarakat yang tidak bisa diubah sepihak oleh eksekutif.

Pimpinan DPRD yang juga anggota Fraksi PKB, Ami Fahmi, menegaskan bahwa Pokir merupakan bentuk amanah rakyat yang disampaikan melalui wakilnya di parlemen. 

Ia dengan tegas menolak usulan pengalihan judul-judul Pokir oleh pihak eksekutif.

BACA JUGA:Dari Dapur Rumah ke Pasar Global, Usaha Sambal Ini Tumbuh Lewat Pemberdayaan BRI

“Hari ini ada permintaan dari Bupati untuk mengalihkan sejumlah judul Pokir agar disesuaikan dengan program yang beliau kehendaki. Tentu kami menolaknya,” ujar Ami Fahmi, Rabu 23 Juli 2025.

Ami menekankan bahwa Pokir berasal dari hasil reses dan dialog langsung anggota dewan dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. 

Karena itu, Pokir tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga merupakan komitmen politik terhadap konstituen.

“Kami menyarankan agar Bupati merealisasikan janji politiknya melalui anggaran tahun 2026. Kalau hari ini kita abaikan amanah masyarakat, artinya kita mengkhianati kepercayaan rakyat,” tegasnya.

BACA JUGA:Pemkab Tasikmalaya Bahas Penertiban Minimarket Ilegal, Satpol PP Siap Tindak Tegas

Penolakan serupa juga disampaikan anggota Fraksi PAN, Ucu Mulyadi. 

Ia mengingatkan bahwa setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui Pokir.

“Tentu saya tidak setuju. Kami semua punya konstituen yang harus diperjuangkan aspirasinya,” katanya.

Sebagai solusi, Ucu menyarankan agar pemerintah daerah mencari alternatif pendanaan dengan menggandeng anggota DPRD Provinsi atau DPR RI.

Sumber: