Pentingnya Pendidikan Politik untuk Pemilih Rasional di Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pendidikan politik dianggap sangat penting dalam membentuk kedewasaan demokrasi, terutama menjelang Pilkada Kota Tasikmalaya yang diikuti lima pasangan calon (paslon). 

Masyarakat kini memiliki banyak pilihan untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan, namun tidak sedikit yang merasa bingung karena minimnya informasi tentang visi dan misi para kandidat.

Spanduk dan baliho yang hanya menampilkan foto wajah tersenyum tanpa penjelasan yang lebih mendalam mengenai program kerja para calon menjadi pemandangan umum di Kota Tasikmalaya. 

Hal ini membuat banyak warga merasa harus mengandalkan perasaan atau “feeling” dalam menentukan pilihan.

BACA JUGA:Polisi Ciduk Pengedar Pil Terlarang di Lengkongsari, Pemasoknya Lagi Diburu

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tasikmalaya Dr Ade Zaenul Mag, menyatakan bahwa pendidikan politik harus terus dilakukan secara menyeluruh untuk memperkuat demokrasi. 

Menurutnya, pendidikan politik penting untuk mendewasakan pemilih agar dapat memilih berdasarkan pertimbangan rasional seperti visi, misi, dan program kerja, bukan hanya berdasarkan emosi atau pragmatisme.

"Proses demokrasi tidak akan optimal tanpa pendidikan politik yang berkelanjutan, sistematis, dan terukur. Tujuan utamanya adalah membentuk perilaku pemilih yang rasional," ujar Ade saat diwawancarai Radar Tasikmalaya, belum lama ini 24 September 2024. 

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan kapasitas calon sebagai pertimbangan utama dalam memilih, bukan sekadar perasaan atau motif-motif pragmatis lainnya yang bertentangan dengan hukum.

BACA JUGA:Nurhayati-Muslim Siap Tingkatkan Insentif Linmas, RT, dan RW di Kota Tasikmalaya

Ade juga menyoroti bahwa di tengah praktik politik yang sering dianggap sebagai transaksi oleh kalangan elite, masyarakat tetap berharap bahwa sistem politik Indonesia berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang ideal. 

Untuk mencapai hal ini, pendidikan politik menjadi kunci dalam membangun kesadaran politik masyarakat secara kolektif.

Ia menambahkan, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan pemilih yang substantif. 

"Pendidikan politik ini tidak hanya sekadar sosialisasi, tetapi harus melibatkan berbagai metode dan pendekatan, serta berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, media, organisasi masyarakat, NGO, dan kelompok civil society lainnya," jelasnya.

Sumber: