Tak Puas dengan Hasil Pilkades Tasikmalaya, Jalur Hukum Dapat Ditempuh Calon Kepala Desa

BACA JUGA:Yumi Komagata, Pengikut Setia Shishio Tewas saat Pertempuran Melawan Battousai si Pembantai di Rurouni Kenshin

Jika keberatan tidak terselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan, pengaduan dapat ditingkatkan ke tingkat Pemerintah Desa, kecamatan, hingga Pemerintah Daerah. 

Dalam Peraturan Bupati, ada batas waktu satu minggu untuk setiap tahapan. Jika melebihi waktu tersebut, keputusan dianggap diterima.

Bambang Lesmana menekankan pentingnya mengajukan keberatan secara tertulis dan menawarkan bantuan tim untuk membantu dan mengadvokasi jika diperlukan. 

Jika konflik berlanjut hingga tingkat Kabupaten, tim pengacara siap membantu dalam proses pengajuan gugatan ke Pengadilan.

BACA JUGA:Mengajukan KUR BRI 2023 Lebih Mudah, Persyaratan dan Jaminannya yang Sederhana

Seluruh langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum, menghindari konflik di masyarakat, dan memberikan kepastian hukum. 

Bambang Lesmana juga bersedia membantu dalam menjelaskan tata cara keberatan dan tahapannya. 

Ia berbagi pengalaman sebagai penyelenggara Pengawas Pemilu dari tahun 1997 hingga 2012, yang memiliki proses serupa dengan pemilihan kepala daerah dan presiden.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Suhardi Heri Haryanto, menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Tasikmalaya berlangsung aman, tertib, dan terkendali. 

BACA JUGA:Ternyata Ada 4 Jenis Usaha yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Pinjaman KUR BRI 2023, Apa Saja?

Meskipun begitu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum. 

Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Tasikmalaya dianggap berhasil dan aman sampai proses penghitungan suara selesai. 

"Alhamdulillah pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Tasikmalaya, sampai proses penghitungan suara selesai. Secara umum pelaksanaan Pilkades aman terkendali," tuturnya. 

Sumber: