Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya Dapat Pencerahan dari Ombudsman, Begini Katanya

Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya Dapat Pencerahan dari Ombudsman, Begini Katanya

Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah menyerahkan kenang-kenangan kepada Komisioner Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya di Aula Bappelitbangda, Kamis 14 September 2023. rezza rizaldi / radartasik.com--

Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya Dapat Pencerahan dari Ombudsman, Begini Katanya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Komisioner Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya melakukan pembinaan pelayanan publik kepada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Kamis 14 September 2023.

Kata dia, ombudsman menginginkan semua birokrasi pelayanan publik minimal memenuhi standar pelayanan dalam konteks berarti harus ada quality kontrol.

"Jadi semua pelayanan publik dipenuhi quality kontrolnya, sehingga sesuai dengan standar yang diinginkan masyarakat," paparnya kepada wartawan.

BACA JUGA:Makin Mudah! Daftar Jadi Merchant BRI Bisa Lewat BRImo

Terang dia, masyarakat saat ini terkait pelayanan publik sudah punya referensi. Seperti membandingkan pelayanan di satu daerah dengan daerah lain. 

"Artinya peningkatan impovisasi untuk kualitas pelayanan harus ada. Jadi tak sekadar memenuhi standar saja," terangnya.

Karena, tegas dia, kalau standar saja maka nerbicara tentang kebutuhan masyarakat. Seperti normatif saja. 

"Masyarakat kita sekarang tak hanya kebutuhan saja, tapi punya kenginan. Ingin daerahnya seperti ini, itu dan lainnya. Ada impian daerahnya harus menjadi seperti apa," tegasnya.

BACA JUGA:Bocoran Dokter Persib soal Cedera Beckham Putra, Bisa Tampil saat Persib Lawan Persikabo 1973?

Mungkin kalau kontek kebutuhan, tambah dia, kadang pasti ada perdebatan. Tapi ingin ini atau punya impian adalah keinginan masyarakatnya. 

"Itu yang perlu diwujudkan oleh birokrasi sekarang yang ada di pemerintahan. Artinya birokrasi pemerintah yang berkantor di pelayanan publik tak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi diorientasikan memenuhi impian-impian masyarakat di sebuah daerah," tambahnya.

Maka, pemerintah daerah tak sekadar menciptakan birokrasi yang betul mumpuni, untuk menjadi birokrasi tangguh.

"Tangguh ini bukan tampak dari profesionalisme tapi juga dari intergritas. Karena kemajuan birokrasi itu didorong profesionalisme dan integritas," pesannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: