Bikin Bangga, Pemerintah Kota Tasikmalaya Raih Sertifikat Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3 dari BPKP

BACA JUGA:Kembali Bermain untuk Persib, I Made Wirawan Kangen Atmosfer Pertandingan dan Suasana Latihan

Cheka menargetkan, SPIP ini tahun depan bisa meraih level 4 walapun itu sangat berat. Paling tidak tahun depan bisa mepertahankan level 3 itu. 

"Mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi kedepanya," harapnya.

Irban IV Inspektorat Kota Tasikmalaya, Sofyan Zenal Mutqin menuturkan, sertifikat tersebut adalah sebuah pencapaian Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam maturitas SPIP. 

Hal tersebut sesuai amanat PP 60 bahwa setiap kementerian dan lembaga daerah harus melaksnakan pengendalian intern pemerintah. 

BACA JUGA:Cling, Spesifikasi dan Harga Ninja Matic Kawasaki J300, Dibekali Mesin 299 CC hingga Nyaman Dipakai Jarak Jauh

"Ini sebagai bentuk bahwa, alur sasaran kita sudah sesuai atau track record," tuturnya.

Sofyan menjelaskan, untuk sampai tujuan strategis melalui RPJMD dan RPD tersebut harus ada pengawalan sehingga tidak keluar dari jalurnya. 

"Alhamdulillah dengan level 3 ini menandakan bahwa Kota Tasikmalaya sudah sesuai dan pemeliharaannya. Arti dari pemeliharanya itu dalam hal pengawasan, manajemen dan harus lebih ditingkatkan," jelasnya.

Kedepanya, yakni mencapai di level 4 untuk SPIP adalah menjadi target pihaknya walapun cukup berat. Paling tidak tahun depan bisa mepertahankan level 3 tersebut.

BACA JUGA:Mitsubishi Galant Hiu, si Raja Jalanan yang Tak Lekang Dimakan Waktu

"Untuk sampai level 3 ini cukup panjang perjalananya, paling tidak tahun depan bisa dipertahankan. Terget kami ya level 4 ya untuk SPIP ini," harapnya.

Sekadar diketahui, SPIP ini adalah proses yang integral pada tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Tercapainya tujuan organisasi ini melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sumber: