Bupati Tasikmalaya Beri Penjelasan Mengenai Jaminan Pensiun Bagi PPPK, Begini Katanya

Bupati Tasikmalaya Beri Penjelasan Mengenai Jaminan Pensiun Bagi PPPK, Begini Katanya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, menyoroti pentingnya perhitungan yang akurat terkait kebijakan jaminan pensiun bagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). 

Selama ini, pengangkatan PPPK dilakukan atas rencana Pemerintah Pusat namun beban pembayaran tunjangan dibiayai oleh Pemerintah Daerah. 

"Oleh karena itu, perhitungan yang tepat harus dilakukan sebelum menerapkan jaminan pensiun ini," ujar Bupati Ade kepada radartasik.com, Rabu 16 Agustus 2023.

BACA JUGA:Cara Gampang Pakai OVO di Google Play, Cashback Sampai 10 Ribu Points

Bupati Ade mengemukakan bahwa saat ini tunjangan untuk tenaga PPPK ditanggung oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU). 

Namun, Bupati juga menekankan bahwa sebagian dari anggaran Kabupaten Tasikmalaya berasal dari Pemerintah Pusat. 

"Pada awalnya, DAU digunakan untuk menangani masalah-masalah sosial lainnya. Namun saat ini, Pemerintah Pusat telah mengubahnya menjadi kategori 'Pengeluaran Wajib'," terangnya.

"Jika DAU terus dialihkan seperti ini tanpa penambahan anggaran, daerah akan menghadapi kesulitan karena keterbatasan anggaran," sambungnya.

BACA JUGA:Mantan Asisten Pelatih AC Milan: Rafael Leao Bertahan Karena Paolo Maldini, Jika Ada Tawan dari Arab Saudi…

Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten merasa senang dengan adanya Jaminan Pensiun untuk PPPK. 

Hanya saja, beban keuangan yang terkait dengan jaminan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan anggaran daerah.

"Saya merasa senang jika terjadi kenaikan gaji, dan tentu saja memberikan jaminan pensiun, tetapi kita juga harus memastikan bahwa anggarannya telah disiapkan dengan matang. Ini adalah masukan dari saya kepada pemerintah pusat," beber Bupati Ade.

Bupati Ade mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya terlihat positif di pemerintah pusat, tetapi juga mempertimbangkan beban keuangan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. 

Sumber: