Tingkatkan Fungsi Pengawasan, DPRD Mendorong Program Pemkab Tasikmalaya Segera Dituntaskan, Termasuk LPP APBD

Tingkatkan Fungsi Pengawasan, DPRD Mendorong Program Pemkab Tasikmalaya Segera Dituntaskan

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi menjelaskan saat ini DPRD Kabupaten Tasikmalaya terus mendorong intensitas peningkatan fungsi pengawasan. 

Terutama pengawasan kepada mitra kerja Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada instansi, lembaga, badan dan dinas di Pemkab Tasikmalaya.

"Teman-teman di DPRD (Kabupaten Tasikmalaya) terus melakukan pengawasan terutama di mitra kerja terkiat setiap komisi. Itu juga melihat dari kasus kurang optimalnya pelayanan kesehatan," katanya kepada radartasik.com.

DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kata Ami Fahmi, mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera menyelesaikan berbagai program. Karena semester pertama tahun 2023 sudah habis di bulan Juni. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi saat mengikuti sebuah kegiatan. Foto: ujang nandar/radartasik.com--

Termasuk, kata legislator dari PKB ini, program-program di DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang sudah ditargetkan harus segera diselesaikan.

"Jadi agenda yang sudah menjadi target DPRD harus segera di tuntaskan. Seperti Perda, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dan lainnya yang menjadi program DPRD," ungkap Ami Fahmi.

Tak hanya itu, kata Ami Fahmi, DPRD Kabupaten Tasikmalaya aka segera memulai menyusun anggaran perubahan, termasuk memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. 

"Itu juga didorong segera dimulai oleh teman-teman DPRD, agar rencana pembangunan daerah itu betul-betul direncanakan sesuai kebutuhan daerah kita," ujar Ami Fahmi yang juga salah satu tokoh Tasikmalaya ini.

Menurut Ami Fahmi, ada hal yang memang saat ini harus segera diselesaikan yaitu oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, karena sesuai aturan bahwa maskimal enam bulan setelah habis tahun anggaran di masukan ke DPRD Tasikmalaya. 

"Namun yang menjadi kendala juga untuk itu saat ini, karena LPP APBD ini belum dimasukkan oleh pemerintah daerah ke DPRD. Dengan itu saya minta laporan tersebut segera dimasukkan untuk dibahas," ujar legislator DPRD Kabupaten Tasikmalaya. 

Menurut Ami Fahmi, LPP APBD sesuai aturan harus selesai pada akhir bulan Juni 2023. 

Namun hingga pertengahan Juni ini belum ada berkas LPP APBD masuk ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya. 

Sumber: