Simak Baik-Baik! Ridwan Kamil Bentuk Tim Khusus Telusuri Dugaan Pemotongan BLT BBM

BANDUNG, RADARTASIK.COM – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan membentuk tim khusus untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran alias tidak ada pemotongan.

Belakangan ini, gubernur mengaku kerap mendapatkan laporan bahwa dalam penyaluran BLT BBM ini diduga adanya pemotongan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sebelumnya, pemotongan BLT BBM telah telah terjadi di salah satu daerah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 

Pemotongan BLT BBM yang diduga dilakukan oleh salah seorang tokoh masyarakat dengan mengambil uang sebesar Rp30.000 kepada setiap penerima manfaat. Dalih yang digunakan yakni untuk kegiatan gerak jalan.

BACA JUGA:Program 'Sekoper Cinta' Bakal Latih 1.000 Perempuan Jabar Mahir Ekonomi Digital

Menanggapi kabar ini, kata pria yang karib disapa kang Emil ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah merancang upaya antisipasi terhadap kemungkinan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.

"Itu banyak sekali (laporan pemotongan BLT BBM), saya sedang menyusun tim. Jadi ada yang dipotong, ada disengaja, dan ada salah sasaran," katanya di Kantor Sekoper Cinta, Jalan Turangga, Kota Bandung dikutip dari radarjabar.com, Senin 19 September 2022.

Selain itu, Emil juga mengatakan bahwa langkah antisipasi tersebut harus dilakukan secara cepat. Sebab menurutnya saat ini penyaluran bantuan tersebut masih berada di tahap pertama.

"Jadi Mumpung bulan pertama, kami lakukan evaluasi, dan sekarang laporan gampang tinggal ditelusuri," imbuhnya.

BACA JUGA:Anies Foto Bareng AHY, Netizen: Diapit Tiga King Maker

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar mengatakan penyaluran BLT BBM di Jawa Barat untuk tahap pertama telah mencapai 87,42 persen.

Kata Dodo, agar penyaluran BLT BBM ini tepat sasaran dan tidak terjadi pemotongan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara ketat.

"Jadi seluruh komponen diminta ikut mengawasi, baik RT, RW, Kades atau Lurah, Tokoh Masyarakat, Pilar-pilar sosial, unsur Dinsos hingga aparat penegak hukum dan bagian media sosial. Dan kita dari Provinsi akan monitoring ke beberapa Kantor Pos tempat penyaluran (BLT),” ucapnya saat dikonfirmasi.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan seperti pemotongan dana BLT.

Sumber: