Setelah Tugas Jadi Wali Kota Tasik Berakhir, Berikut Ini Strategi Golkar Hadapi Pilkada 2024

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Partai Golkar Kota Tasikmalaya telah tuntas melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2022 beberapa waktu lalu. 

Kini, partai berlambang pohon beringin ini terus melakukan pemanasan mesin partai. 

Salah satunya dengan mempersiapkan strategi lobi-lobi politik guna membangunan koalisi dengan partai lain ketika menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Namun, Golkar akan bersabar dan tidak terburu-buru. Sebab, Ketua DPD Golkar, H Muhammad Yusuf akan menuntaskan terlebih dahulu tugasnya sebagai Wali Kota Tasikmalaya hingga 14 November 2022 mendatang.

BACA JUGA:ARB Ingatkan Kader Golkar Soal Target Usung Airlangga di Pilpres 2024

Hal itu terungkap ketika Yusuf usai melakukan sukuran rehabilitas gedung DPD Golkar Kota Tasikmalaya, pembubaran panitia Rakerda dan doa bersama, Minggu 11 September 2022. 

Khususnya doa bersama ini dilakukan seluruh pengurus Golkar se-Kota Tasikmalaya karena Yusuf akan melaksanakan ibadah umroh pada 14 September 2022.

"Kita harus menang di Pemilu serentak nanti. Bagaimana kita harus menguasai terutama raihan kursi di Pileg. Kita telah ditarget minimal meraih 8 kursi," paparnya. 

"Termasuk nanti di Pilkada juga. Kalau target Pileg bisa diraih oleh kader Golkar, Insya Allah peluang kita untuk menang terbuka lebar," sambungnya.

BACA JUGA:Temui PKC, Airlangga Hartarto: Golkar Janjikan Kesinambungan Investasi Tiongkok

Jika target Pileg tercapai, terang Yusuf, Golkar akan membangun komunikasi dan lobi politik dengan partai lain. Yaitu membangun koalisi. 

Karena, sebut dia, meski target Pileg tercapai, kuota 8 kursi belum bisa memenuhi syarat untuk maju di Pilkada. Syarat untuk maju mencalonkan di Pilkada adalah 10 kursi.

"Tapi kita tak bisa sendirian. Kita harus lakukan pendekatan dengan partai lain. Kita akan berkoalisi dan tak akan sendirian maju," terangnya.

Yusuf mengaku harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi kuota dan maju di Pilkada dengan partai lain yang minimal 10 kursi.

Sumber: