Ini Respons Budiman Sudjatmiko, Tokoh Reformasi 98 soal Maraknya Demonstrasi Menolak Kenaikan Harga BBM

"Pemerintah tidak perlu takut berdebat dengan mahasiswa di TV atau di acara seminar. Dan pemerintah juga jangan takut dikritik. Seharusnya kritik mereka kita terima, alternatif mereka apa, lalu kita diskusikan apa hambatan yang menyebabkan transformasi energi terbarukan agak terlambat, misalnya," kata salah satu tokoh sentral dari gerakan mahasiswa 98 ini.

Jutaan Buruh Akan Mogok Nasional November Nanti

Buruh berencana melakukan aksi mogok massal secara nasional sebagai efek dari kenaikan harga BBM subsidi. 

Naiknya harga BBM subsidi membuat masyarakat menjerit, khususnya kalangan buruh.

BACA JUGA: Setelah Kuasai Simpang Jati, Massa Masuk Gedung DPRD Angkut 45 Kursi dan Mimbar ke Jalan RE Martadinata

Akibat kenaikan harga BBM, harga kebutuhan pokok ikut naik. Sedangkan, penghasilan ekonomi yang mereka dapatkan tidak naik.

Hal itu melatarbelakangi Partai Buruh mengagendakan aksi mogok kerja nasional pada November 2022.

Aksi mogok nasional yang diinisasi Partai Buruh ini sebagai respons, jika pemerintah tidak mendengarkan tiga tuntutan yang mereka sebelumnya sampaikan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Selasa 6 September 2022 lalu.

Partai Buruh meminta pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi, membatalkan UU Cipta Kerja, dan menaikkan upah minum buruh pada 2023 sebesar 10-13 persen.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi mogok nasional akan dilakukan bersama organisasi pekerja, serikat petani dan nelayan, hingga tenaga honorer.

"Kami mempersiapkan mogok nasional," kata Said Iqbal dikutip dari keterangan pers secara virtual, Jumat 9 September 2022.

Pria yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menyebut aksi mogok nasional dilakukan secara serentak oleh 5 juta buruh di seluruh Indonesia.

"Buruh dari 15 ribu pabrik di 34 Provinsi dan di 440 kabupaten atau kota, serempak," kata Said Iqbal.

Dia menjamin aksi mogok nasional berlangsung damai dan tidak bakal ada tindakan anarkis.

Toh, kata Said Iqbal, aksi mogok nasional sebenarnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Sumber: radarcirebon.com