Kompensasi Kenaikan BBM, 236 Ribu Warga Garut Dapat BLT

Kompensasi Kenaikan BBM, 236 Ribu Warga Garut Dapat BLT

BANTUAN. Bupati Garut H Rudy Gunawan dalam satu kegiatan beberapa waktu lalu. Dia menyebut ratusan ribu masyarakat akan mendapat BLT.--Dokumen Radar Tasikmalaya

GARUT, RADARTASIK.COM – Bupati Garut H Rudy Gunawan menjanjikan sekitar 236 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Garut akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan BBM

BLT menjadi bentuk kompensasi terhadap kenaikan BBM, terutama untuk masyarakat tidak mampu.

“Masyarakat Garut yang mendapatkan penerima BLT BBM ini 236 ribu orang. Jadi, sekitar Rp 230 miliar,” kata Rudy.

BACA JUGA:Pangandaran Diguncang Gempa 4,2 Magnitudo, Jangan Panik, Tidak Berpotensi Tsunami

Menurutnya, bantuan akan diberikan kepada masyarakat terhitung September dan November, menurut perhitungan dari pemerintah pusat.

Rudy berharap seluruh kepala desa (kades) di seluruh wilayah Kabupaten Garut lebih memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu dan tidak masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

“Saya berharap, kalau di antara mereka, saya sudah nitip ke kepala desa, di desa pun ada BLT yah. Tolong ditangani dulu mereka yang tidak masuk DTKS, tapi dalam keadaan hidupnya sulit,” lanjutnya.

BACA JUGA:Diduga Akan Bakar SPBU, Pria Pelontos Ditangkap Polisi, Beruntung Aksinya Digagalkan Karyawan Pom Bensin

“Tolong segera jangan sampai tidak ada masyarakat Garut yang tidak bisa makan. Kami punya beras cadangan dari pemerintah yang cukup,” tambahnya.

“Kalau anak sekolah itu misalnya dia tidak bisa sekolah karena mahal. Datang aja ke kita,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut juga berencana akan membuat crisis centre yang akan ditempatkan di Kantor Sekretariatan Daerah (Sekda) Kabupaten Garut. 

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Pangandaran Diguncang Gempa 4,2 Magnitudo, Ini Titik Pusat Gempanya...

“Crisis centre mengenai data-data masalah kemiskinan. Agar tidak salah sasaran dalam pembagian BLT seperti kemarin-kemarin,” tuturnya.

Terakhir, Bupati meminta aparatur sipil negara (ASN) yang masuk DTKS agar bantuannya dikembalikan kepada pemerintah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: