Protes kenaikan BBM, Mahasiswa di Garut Desak DPR dan MPR RI Makzulkan Presiden dan Wakil

GARUT, RADARTASIK.COM – Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Garut Mengugat menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Rabu 7 September 2022. 

Aksi massa tersebut dilakukan di beberapa lokasi, dimulai dari Bundaran Simpang Lima, mahasiswa sempat menutup sebagian jalan dan melakukan orasi hingga aksi bakar ban. 

Selanjutnya mahasiswa bergerak menuju Kantor Bupati Garut di Jalan Pembangunan hingga menutup seluruh bagian jalan. Di kantor bupati, mahasiswa berorasi meski tidak lama, kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Garut.

BACA JUGA:Diduga Akan Bakar SPBU, Pria Pelontos Ditangkap Polisi, Beruntung Aksinya Digagalkan Karyawan Pom Bensin

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa Pramuditha Nugraha (23) menuturkan, aksi dihadiri berbagai mahasiswa dari perguruan tinggi di Kabupaten Garut serta elemen masyarakat dan organisasi masyarakat. 

“Aksi ini dihadiri kurang lebih seribu orang dari berbagai mahasiswa di Garut, organisasi masyarakat serta elemen masyarakat lainnya,” kata Pram, sapaan Pramuditha Nugrahasaat ditemui di gedung DPRD Garut.

Bupati dan DPRD menerima langsung mahasiswa dan masyarakat yang melakukan unjuk rasa. Dialog antara massa, bupati dan DPRD berjalan alot. Sebab lima tuntutan mahasiswa tidak semuanya disetujui bupati dan ketua DPRD.

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Pangandaran Diguncang Gempa 4,2 Magnitudo, Ini Titik Pusat Gempanya...

Lima tuntutan mahasiswa yaitu mendesak Pemkab Garut bersama-sama menolak kenaikan harga BBM. Mendesak presiden dan wakil presiden menurunkan harga BBM. Berantas mafia BBM. Menuntut pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM dan mendorong DPRD Garut mendesak DPR/MPR-RI memakzulkan presiden dan wakil presiden serta mengevaluasi kabinet.

Tuntutan terakhir yang disampaikan tidak mampu disanggupi DPRD Garut, sehingga audiensi berakhir pembacaan deklarasi penolakan kenaikan harga BBM oleh ketua DPRD Garut dan anggota DPRD Garut yang hadir.

Amad Yusup Ali Dikara (23), mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Nahdlatul Ulama Garut senang karena aspirasi dari mahasiswa dan elemen masyarat diterima DPRD Garut dan bupati, meski pun satu tuntutan tidak disanggupi DPRD Garut. 

BACA JUGA:Kejaksaan Periksa 12 Saksi Kasus Korupsi PIP di Kabupaten Tasikmalaya

“Alhamdulillah aksi kali ini sesuai dengan harapan, tuntunan yang kami ajukan bisa diterima oleh DPRD Garut, bupati dan Pemda Garut walupun ada satu tuntutan yang masih dipertimbangkan oleh DPRD terkait poin ke lima dalam tuntutan yang kami ajukan,” tuturnya kepada wartawan.

Ahmad berharap tuntutan yang disampaikan bisa diteruskan ke pusat oleh Pemerintah Kabupaten Garut. 

Sumber: