PKS Tuding Kenaikan Harga BBM Terkesan Dipaksakan

TASIKMALAYA, RADARTASIK – Kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu 03 September 2022 lalu, terus mendapatkan gelombang penolakan.

Selain para mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan, wakil rakyat di DPR RI hingga ke daerah pun sepakat menolak kenaikan harga BBM tersebut. 

Bahkan salah satu partai politik meminta ditinjau ulang kenaikan harga itu.

"Sikap Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya, DPRD Jabar maupun DPR RI atas kenaikan harga BBM subsidi sangat jelas dan tegas sepakat menolak kenaikan harga tersebut," ujar Bendahara Fraksi PKS Kota Tasikmalaya, Dede Muharam, Selasa 6 September 2022.

BACA JUGA:Harga BBM Naik, Iwan Fals Tunggu Komentar Para Capres 2024

BACA JUGA:Organda Kabupaten Tasik Desak Pemkab Keluarkan Regulasi Tarif secara Permanen

"Kami meminta pemerintah agar meninjau kembali dan menurunkan harga jual BBM seperti sebelumnya. Karena konsekuensi kenaikan harga BBM ini tentu membuat inflasi akan tinggi," sambungnya.

Terang Dede yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, kenaikan harga BBM juga berdampak kepada harga jual kebutuhan masyarakat seperti pangan, sembako, tarif transportasi, dan lainnya juga ikut naik.

"Hal ini sangat memberatkan masyarakat khususnya di Kota Tasikmalaya. Karena baru pulih dari pandemi Covid-19, pemerintah sangat tak bijak dan tak elok menaikan harga BBM," terangnya.

Sebab, tambah dia, yang tak masuk akal pemerintah menaikan harga BBM ketika harga minyak dunia sedang turun. Jadi PKS sepakat menilai kenaikan harga BBM kali ini alasannya tak logis.

BACA JUGA:PKS Kabupaten Tasikmalaya Menuntut Pemerintah Membatalkan Kenaikan Harga BBM

BACA JUGA:Efek BBM Naik, Sopir Angkutan Umum Trayek Singaparna-Salawu Mogok Beroperasi, Terbebani Setoran Naik

"Ini kesannya pemerintah memaksakan kenaikan harga BBM dan malah jorjoran mengerjakan proyek infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Rp600 triliun. Proyek kereta cepat yang direncanakan anggarannya Rp85 triliun malah tak cukup yang akhirnya mengambil APBN sekitar Rp25 triliun," tambahnya.

Jelas Dede, APBN sedang terseok-seok, tapi malah jorjoran mengerjakan proyek infrastruktur.

Sumber: