Guru Bersertifikasi Keukeuh Minta TPP Tetap Ada, Wali Kota: Ibu Tidak Bisa Dipaksa!

BANJAR, RADARTASIK – Sejumlah perwakilan guru ASN bersertifikasi melakukan audiensi dengan Wali Kota Banjar, Wawali beserta jajarannya di Ruang Rapat Gunung Sangkur Setda Kota Banjar, Kamis 25 Agustus 2022. 

Mereka masih berpegang teguh terhadap tuntutannya, yakni memperjuangkan TPP guru bersertifikasi agar tetap ada. 

Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih mengatakan, Pemkot Banjar masih mengacu regulasi yang ada, sesuai Permendagri Nomor 77 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

"Berbicara PAD kita (Pemkot Banjar) hanya Rp26 miliar, tidak bisa membandingkan dengan daerah lainnya karena melihat PAD kita kecil," katanya. 

BACA JUGA:Tak Puas Penghapusan TPP, 500 Guru Sertifikasi Akan Datangi Pemkot Banjar

"Ibu (Ade Uu Sukaesih, Red) tidak bisa dipaksa, dan sesuai dengan regulasi yang sudah ada," tegasnya. 

Meski begitu, dirinya juga tidak bisa menampik jika nanti memutuskan ada TPP guru bersertifikasi. Hanya saja tidak bersifat wajib. 

Diakuinya, penghapusan TPP bukan hanya bagi guru bersertifikasi saja. Hanya tinggal menunggu giliran. 

Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana menambahkan, dari 6 item dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2022 diatas masih ada satu item yang bisa memungkinkan TPP bagi guru bersertifikasi.

BACA JUGA:Pencairan TPP di Kota Solo Syaratnya Harus Sudah Penuhi Target Vaksinasi Booster Loh

"Satu item tersebut yakni prestasi kerja. Mudah-mudahan bisa menjamin. Tapi dengan tingkatan; sedang, tinggi dan sangat tinggi," jelasnya. 

Ketua Forum Guru Bersertifikasi Kota Banjar Eko Herdiansyah merasa sudah jelas dengan penjelasan Wali Kota Banjar. Oleh karenanya, dirinya merasa tak bisa berbuat apa-apa. 

"Kami anak Ibu Wali Kota, minta haknya sebagai anak. Toh sesuai kemampuan keuangan daerah, kenapa yang lain tidak," lirihnya. 

Pihaknya selama ini dibuat bingung, karena beberapa kali konsultasi dan koordinasi baik dengan Provinsi dan Kementerian, hasilnya belum diterima. 

Sumber: