HMI: Ada Jalan di Tasela yang Sudah 20 tahun Belum Pernah Dibangun

TASIKMALAYA, RADARTASIK - Himpunam Mahasiswa Islam (HMI) Tasikmalaya audiensi ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya. 

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan terkait perbaikan jalan di wilayah Tasik Selatan yang masih belum terperhatikan, Senin 15 Agustus 2022.

Koordinator Audiensi HMI Tasikmalaya Solahudin Maulana Sidik mengatakan telah melalukan investigasi ke lapangan, khsusnya di Tasik Selatan terkait pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata. 

BACA JUGA:Mengenang Perjuangan KH Zainal Mustofa, Polres Tasikmalaya Bersihkan Taman Makam Pahlawan

“Hampir 5 hari kami berkeliling ke sana, mengkroscek ke lapangan dan melakukan dialog dengan masyarakat bagaimana menanggapi kondisi jalan yang tidak memadai,” kata Solahudin Maulana Sidik. 

“Sebab, ini sangat berpengaruh ke beberapa berbagai sektor. Di antaranya sektor pendidian, ekonomi, kesehatan dan lainnya,” lanjutnya.

Solah ingin mengetahui bagaimana peran dari DPUTRLH melihat kondisi pembangunan jalan yang belum memadai di Kabupaten Tasikmalaya. 

BACA JUGA:DPC Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Buka Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024, Targetnya Kembalikan Kejayaan

Ketika melakukan survei ke lapangan, banyak tanggapan dari masyarakat bahkan hingga tokoh-tokohnya yang sangat antusias dan memiliki keinginan agar jalan di wilayahnya diperbaiki. 

“Ada yang 10-20 tahun, bahkan ada yang belum dibangun sama sekali. Ini sebetulnya sudah beberapa kali ganti bupati, di eksekutif juga sama, begitu pun legislatifnya. Yang ditakutkan ini tidak dianggarkan sama sekali, bahkan ini sudah menjadi persoalan klasik,” tambahnya.

Kabid Jalan dan Jembatan pada Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Romi Gandara mengatakan, upaya peningkatan jalan ini merupakan masalah klasik terkait anggaran. Apalagi sebelumnya terjadi Covid-19 yang sangat berpengaruh. 

BACA JUGA:Pedagang Mi Rebus Siap-siap Kehilangan Pembeli, Harga Mi Instan Sudah Naik

“Permasalahannya, intinya ketidakmerataan pembangunan, karena anggaran yang terbatas dan memang kejadiannya seperti itu,” jelas Romi Gandara. 

“Kalau di selatan membangun 1 km itu membutuhkan anggaran Rp 3 miliar, sedangkan kalau di utara hanya Rp 2 miliar,” ucapnya.

Sumber: