Hotman Paris Jelaskan Beras Banpres Dikubur karena Rusak dan Menghindari Disalahgunakan
Kuasa Hukum JNE, Hotman Paris saat preskon di Jakarta secara zoom, Kamis 04 Agustus 2022. Sumber : tangkapan layar / rezza rizaldi / radartasik.com--
Jadi, tegas Hotman, hal itu sesuai dalam kontrak kerja sama pengantaran dengan rekanan, yaitu SSI. Karena rakyat jangan dirugikan, maka JNE mengganti beras rusak dan disampaikan kepada KPH yang menerimanya.
"Beras yang rusak hanya 3,4 ton (Rp37 juta kalau diuangkan), bukan 340 ton ya. Secara persentasi hanya 0,05 persen. Oleh JNE untuk yang rusak sudah diganti dan dikirim kembali ke KPM. Artinya, karena beras pengganti sudah diganti pakai uang JNE, maka beras yang rusak itu milik JNE. Mau dikemanakan itu ya urusan JNE," tegasnya.
Kemudian, tambah dia, beras itu rusak pada Mei 2020. Selama 1,5 tahun beras rusak itu sempat disimpan di gudang JNE. Karena makin lama makin rusak, maka beras ini dibuang saja. Kalau sampai ke masyarakat kan nanti bisa disalahgunakan.
"Jadi jelas bahwa adalah hal ini JNE adalah korban fitnah karena tak pernah menimbun beras bantuan Presiden. Kalau mau mencari keuntungan ya kenapa dikubur. Jadi jelas sama sekali tak ada niat untuk korupsi. Maka tak ada unsur melawan hukum," tambahnya.
Jelas dia, rakyat semua sebagai penerima telah mendapatkan haknya. JNE ada bukti tanda terima penerima bantuan seluruh KPM yang ditandatangani penerima.
"Bahkan Kemensos sudah menjelaskan bahwa semua bantuan beras ini sudah diterima penerima. Bantuan ini disalurkan JNE hanya di Jabodetabek. Bukan ke seluruh wilayah Indonesia. Kontraknya hanya di Jabodetabek," jelasnya.
Tukas Hotman, dalam hal ini JNE benar-benar menjadi korban fitnah. "Jelas ya, bukan ditimbun. Kalau ditimbun itu fitnah. Beras yang sudah rusak dibuang dan dikubur. Lokasi tanah yang lokasi tempat membuang itu tak ada kaitan dengan bantuan presiden," tukasnya.
Eri Palgunadi, VIP of Marketing JNE mengaku tak akan kapok melakukan kerja sama serupa dengan pihak pemerintah walaupun perusahaan tempat dia bekerja menjadi korban fitnah.
Saat membuang dan menimbun beras rusak itu, pihak JNE sudah minta izin kepada pihak yang menjaga tanah itu. Jadi bukan JNE yang menguasai tanah tersebut.
"Tapi ini menjadi ramai karena diekspos dan jadi fitnah diduga oleh pemilik tanah yang sedang menghadapi masalah perdata agar viral. Soal ada telor dan minyak goreng itu juga fitnah. Proyek dari JNE itu hanya beras. Itu fitnah yang dilakukan yang memviralkan," katanya.
Eri Palgunadi, VIP of Marketing JNE menuturkan, JNE mendukung program pemerintah dan bekerjasama pihak terkait dalam penyaluran bantuan ke masyarakat yang menjadi penerimanya.
"Beras saat diterima awal dalam kondisi baik dari Bulog. Tetapi karena terkena hujan dan lainnya maka beras menjadi rusak," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: