Wakil Bupati Ciamis Siap Bantu Anggaran KPU di Pemilu 2024

CIAMIS, RADARTASIK.COM - Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah memasuki tahap pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik untuk menentukan parpol mana saja yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ciamis melaksanakan koordinasi kepada Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Selasa 2 Agustus 2022, kemarin. 

Ketua KPU Kabupaten Ciamis Sarno Maulana Rahayu mengatakan kunjungan menemui pimpinan kepala daerah ini untuk sosialisasi persiapan menghadapi Pemilu Serentak 2024.

BACA JUGA:Warga Minta Jalan Rusak Segera Diperbaiki Karena Membahayakan Pengguna Jalan

“Kami menyampaikan beberapa informasi terkait persiapan tahapan Pemilu 2024. Sementara untuk saat ini baru mencapai tahapan pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu 2024,” kata Sarno Maulana Rahayu .

Pemerintah beserta KPU sudah menetapkan bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024.

Ketua KPU berharap  koordinasi ini dapat secara bersama-sama bersinergi menyelesaikan dan menyukseskan Pemilu maupun Pilkada serentak di Kabupaten Ciamis.

BACA JUGA:Tiga Jemaah Haji Ciamis Belum Bisa Pulang Karena Sakit

“Terkait pelaksanaannya KPU diarahkan untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Salah satunya terkait pembiayaan pelaksanaan demokrasi lima tahunan ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, yang paling penting adalah bagaimana menciptakan suasana pemilu yang damai dan aman juga pemilunya dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra menyampaikan bahwa demokrasi merupakan pilihan final bagi bangsa ini. Sedangkan pemilu merupakan bagian terpenting dari proses demokrasi.

BACA JUGA:Ciamis Segera Lakukan Vaksinasi Dosis Keempat

“Pemilu adalah tanggung jawab semua pihak, bukan KPU saja. Termasuk kita pemerintah daerah,” tutur Yana D Putra.

Terkait pembiayaan atau anggaran, kata dia, pihaknya akan membantu sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh pemda.

Sumber: